Motif Penembakan 31 Pekerja di Papua Menurut Aktivis dan Putera Daerah

Aktivis ’98 Aznil Tan dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta (DPP Gercin) NKRI, Hendrik Yance Udam saat diskusi di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018) (Foto: dwnews/Hamdi Putra)

DiamondNews, Jakarta – Penembakan 31 pekerja PT Istaka Karya di Nduga, Papua, oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga dilatarbelakangi oleh masalah kesejahteraan.

 

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta (DPP Gercin) NKRI, Hendrik Yance Udam.

 

Ia menjadi salah satu pembicara dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Papua Membara, Ada Apa Dengan Papua?’ yang digelar di Kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018).

 

Menurutnya, pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah membawa perubahan yang sangat besar di Papua melalui pemerataan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur.

 

Manfaat berbagai proyek infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah akan dapat dirasakan oleh masyarakat Papua dalam jangka panjang.

 

Oleh karena itu, Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun KKB merasa hal itu dapat menghambat perjuangan mereka untuk memisahkan diri dari NKRI.

 

“Kenapa? Karena masyarakat Papua akan semakin mencintai Indonesia. Selama ini Papua diperlakukan seperti anak tiri dan tiba-tiba pemerintahan Jokowi melakukan pembangunan besar-besaran di seluruh Nusantara termasuk Papua. Tentu saja Kelompok Kriminal Bersenjata melihat perjuangannya menjadi semakin sulit, mereka tidak senang Papua sejahtera,” ujar Hendrik Yance Udam.

 

Dugaan ini diperkuat dengan keberhasilan pemerintah Indonesia mengambil-alih 51 persen saham PT Freeport. Sejak saat itu, konflik di Papua kembali memanas. Ketidaksenangan Kelompok Kriminal Bersenjata terhadap sejumlah kemajuan tersebut lantas menjadi-jadi.

 

“Kelompok ini cukup eksis ketika saham PT Freeport diambil-alih oleh Indonesia. Di saat Jokowi memimpin, tiba-tiba gejolak kembali terjadi. Ada apa? Saya tidak mau mereka bersuara untuk OPM. Saya lihat OPM sudah tidak ada, yang ada hanyalah kelompok sipil bersenjata dengan motif kesejahteraan tapi mereka menggunakan ideologi OPM,” tutur Hendrik Yance Udam.

 

Sebagai putra dan aktivis Papua, ia paham betul persoalan yang terjadi di daerahnya. Diperlukan sebuah kebijaksanaan untuk menyelesaikannya agar tidak terulang lagi atau malah semakin parah.

 

“TNI dan Polri perlu lebih serius lagi hadir di Papua untuk memberikan rasa aman. Hoax juga berperan dalam memperparah konflik di Papua. Perlu pendeteksian dini dari aparat sehingga kejadian-kejadian seperti ini dapat diantisipasi,” katanya.

 

Sementara itu Aznil Tan selaku narasumber dari kalangan aktivis ’98 mengutuk keras kejadian penembakan sadis di Papua. Kejadian tersebut tergolong pelanggaran HAM berat yang melukai hati segenap bangsa Indonesia.

 

“Negara harus berani melaporkannya ke Pengadilan HAM internasional. Selain itu harus hati-hati juga menyikapinya. Sebab, kelompok kriminal bersenjata ini menjadikan masyarakat sebagai tameng atau bentengnya. Untuk mencegah jatuhnya korban sipil, harus melalui pendekatan humanisme atau kemanusiaan. Jangan sampai rakyat biasa, wanita dan anak-anak menjadi korban,” ucap Aznil Tan.

 

 

(red)

 

Reporter : Hamdi Putra

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Seorang Penumpang Pesawat Lahirkan Bayinya Dalam Pesawat Rute Kongo - Istanbul

Sab Des 15 , 2018
DiamondNews, Istambul – Seorangperempuan penumpang […]