Para Ketua RT dan RW Tagih Janji Anies Baswedan Hapuskan Kewajiban Membuat LPJ Dana Operasional

Silaturrahmi DPW PKB DKI Jakarta dengan para Ketua RT dan RW se Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (15/12/2018) (Foto: dwnews/ Hamdi Putra)

DiamondNews, Jakarta – Para Ketua RT dan RW yang ada di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghapus kewajiban bagi Ketua RT dan RW untuk membuat laporan pertanggungjawaban dana operasional.

 

Tuntutan ini disampaikan oleh para Ketua RT dan RW melalui Wakil Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Heriandi Lim dalam acara silaturahmi yang digelar di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (15/12/2018) malam.

 

Kebijakan yang diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1197 Tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan dan Fungsi Rukun Tangga dan Rukun Warga ini, dinilai hanya akan mendorong Ketua RT dan RW untuk melakukan manipulasi laporan pertanggungjawaban dana operasional.

 

“Kesulitannya gini, nominalnya harus jelas. Sedangkan mereka kalau kurang bagaimana dan kalau lebih juga bagaimana. Mereka sebenarnya juga nggak mau bohongi pemerintah. Umpamanya beli makanan dan minuman di pedagang kecil, ambil contoh gorengan, emang ada kwitansinya?” Ujar Heriandi Lim.

 

Kewajiban membuat LPJ bagi para Ketua RT dan RW sangat menyulitkan lantaran banyak di antaranya yang tidak bisa mengerjakan fungsi administrasi berbasis komputer, sehingga mereka harus menyewa orang lain untuk melakukannya.

 

Penyederhanaan LPJ pun bukanlah sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Para Ketua RT dan RW mengaku tidak bisa fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena terbebani dengan masalah administrasi.

 

“Lagi pula kan akhir 2017 silam Gubernur Anies Baswedan menjanjikan akan menghapus kewajiban membuat LPJ untuk mempermudah Ketua RT dan RW dalam mengelola dana operasional. Saya kira ini harus benar-benar diwujudkan, tetapi pada hari ini saya menjaring aspirasi dari Ketua RT dan RW se Kelurahan Pejagalan bahwa mereka masih dimintai LPJ dana operasional. Mereka tetap kesulitan,” tutur Heriandi Lim.

 

Penghapusan kewajiban membuat LPJ bagi para Ketua RT dan RW merupakan sebuah bentuk keadilan. Sebab, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) yang posisinya lebih tinggi dari RT dan RW justru dibebaskan dari pembuatan LPJ.

 

“Maunya RT dan RW itu kenapa nggak uang kehormatan aja? LMK aja yang levelnya di atas RT dan RW nggak ada kewajiban membuat LPJ. Katanya dulu Gubernur Anies Baswedan juga janji RT dan RW bakal dapat uang kehormatan seperti LMK dan nggak perlu bikin LPJ. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih dana operasional dan harus membuat LPJ,” kata Heriandi Lim.

 

Sementara itu Hasbiallah Ilyas selaku Ketua DPW PKB DKI Jakarta menyarankan agar setiap kelurahan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) tentang administrasi, salah satunya perihal pembuatan laporan pertanggungjawaban dana operasional RT dan RW.

 

“Kami fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta menyarankan solusi kepada kelurahan agar melaksanakan Diklat administrasi bagi para Ketua RT dan RW. Permasalahan itu harus dicarikan solusi, bukan dibiarkan berlarut-larut,” ucap Hasbiallah Ilyas.

 

Akhir tahun 2017 silam, Anies Baswedan mengatakan akan menghapus kewajiban membuat LPJ bagi para Ketua RT dan RW. Pernyataan ini dilontarkannya setelah mendengar keluhan masyarakat dalam diskusi di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

 

“Tadi saya sudah tanya Pak Aspem (Asisten Pemerintahan Bambang Sugiyono), mulai tahun 2018, Bapak dan Ibu tidak perlu menuliskan laporan atau LPJ dana operasional lagi,” ujarnya, Selasa (5/12/2017).

 

Namun, pernyataan tersebut justru berbuah polemik karena setiap sen penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan dengan memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi.

 

Kemudian Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem), Premi LASARI mengungkapkan bahwa pihaknya hanya akan melakukan penyederhanaan, bukan menghapus kebijakan membuat LPJ dana operasional bagi para Ketua RT dan RW.

 

Penyederhanaan kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 sebagai revisi dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan dan Fungsi Rukun Tangga dan Rukun Warga.

 

 

 

(red)

 

Reporter : Hamdi Putra

 

, ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *