Sebut Indonesia Dalam Bahaya, Boedi Djarot Kembali Beraksi Lawan HTI dan Paham Khilafah

Ketua Umum Gerakan Jaga Indonesia (GJI), Boedi Djarot (kiri) bersama anggotanya membagikan bendera merah-putih, poster dan stiker di kawasan Bunderan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Minggu (16/12/2018). Aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap paham khilafah dan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). (Foto: dwnews/ Hamdi putra)

DiamondNews, Jakarta – Gerakan Jaga Indonesia (GJI) di bawah komando Boedi Djarot kembali menunjukkan perlawanan terhadap potensi kebangkitan paham khilafah dan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

 

Musisi sekaligus adik kandung politisi PDIP itu memastikan bahwa dalam Reuni Akbar 212 yang digelar pada Minggu (2/12/2018), terdapat sejumlah indikasi yang menandakan Indonesia dalam bahaya.

 

Mulai dari dikibarkannya puluhan ribu bendera hitam yang terkesan sengaja menenggelamkan bendera merah-putih, poster bertuliskan ‘NKRI No, Referendum Yes’, orasi beraroma dakwah paham khilafah serta intervensi asing dengan hadirnya Duta Besar Arab Saudi serta kehadiran salah satu Capres yang memperjelas  aroma kampanye.

 

“Lebih jauh kami menyoroti, bisa jadi aksi Reuni Akbar 212 merupakan ‘starting point’ dimulainya perang merebut Indonesia yang berujung di Pilpres 2019. Karena menurut kami bendera hitam yang dikibarkan dalam Reuni Akbar 212 bendera perang,” ujar Boedi Djarot, Minggu (16/12/2018).

 

Oleh sebab itu, Boedi Djarot bersama anggota organisasi Gerakan Jaga Indonesia (GJI) mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia dalam bahaya.

 

Gerakan Jaga Indonesia (GJI) merasa terpanggil untuk segera menghimbau masyarakat agar mengibarkan bendera merah-putih dimana-mana sebagai ungkapan bahwa merah-putih lebih besar dibanding bendera hitam sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia lebih kuat dan rakyat siap melawan paham anti Pancasila.

 

Imbauan itu diwujudkan dengan aksi pembagian bendera merah-putih, poster dan stiker di kawasan Bunderan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (16/12/2018).

 

“Kami pada hari ini turun ke jalan sambil mengimbau masyarakat supaya kibarkan bendera merah-putih di mana pun berada. Mari tenggelamkan bendera hitam karena ini sangat berbahaya. Kami menyebarkan sekitar lima ribu dan habis dalam waktu dua jam. Saya kira cara ini lebih efektif. Hanya dengan seratus orang bisa menghabiskan lima ribu stiker dan poster. Harapannya diteruskan ke keluarga dan karib-kerabat kita semua. Jaga Pancasila, Jaga Indonesia!” Tutur Boedi Djarot.

 

Sebelumnya, Boedi Djarot dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang pria bernama Fahmi Luthfi yang didampingi tim kuasa hukumnya, Elidanetti, atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, Jumat (30/11/2018).

 

Berdasarkan keterangan kuasa hukum pelapor, Elidanetti yang juga Bendahara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Boedi Djarot dilaporkan karena ucapannya yang akan menindak acara Reuni Akbar 212. Laporan tersebut bernomor LP/B/1566/XI/2018/BARESKRIM tanggal 30 November 2018.

 

“Boedi Djarot melalui ormas dan YouTube akan mencabut bendera hitam saat Reuni Akbar 212 nanti. Sedangkan wanita yang masih diselidiki identitasnya menghina Gubernur Anies Baswedan dengan sebutan ‘banci’ dan ‘bego’,” ujar Elidanetti kepada Diamond News, Sabtu (1/12/2018).

 

Boedi Djarot diduga melanggar Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 28 Ayat 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun  2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP jo Pasal 156 a KUHP,  Pasal 14, dan 15 KUHP.

 

 

(red)

 

Reporter : Hamdi Putra

, ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *