Waspadai Kebangkitan Orde Baru, Rumah Gerakan 98 Gelar Deklarasi #LawanOrdeBaru

Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard AM Haloho (tengah) didampingi Andrew Parengkuan saat Deklarasi #LawanOrdeBaru (Foto: dwnews/ Hamdi Putra)

DiamondNews, Jakarta – Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard AM Haloho mengatakan bahwa kehadiran calon presiden yang secara tegas mengkampanyekan akan mengembalikan kejayaan Orde Baru telah membuat reformasi yang dinikmati selama dua dekade menjadi terancam.

 

Apalagi capres tersebut juga bertanggung jawab dalam Pelanggaran HAM berat kasus penghilangan paksa aktivis gerakan pro-demokrasi saat peristiwa 98.

 

Menurutnya, legacy Orde Baru dijadikan kredo dalam politik kekinian. Publik diperdaya dengan kesejahteraan semu era Orde Baru. Warisan orde baru yang dihadapi saat ini adalah Pelanggaran Berat Hak Azasi Manusia (HAM) dan wabah korupsi.

 

Begitu seriusnya korupsi yang dilakukan oleh Orde Baru sehingga pada 13 November 1998 Majelis Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menerbitkan Ketetapan MPR RI Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

 

Dalam pasal 4 secara tegas dinyatakan; Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/ konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak, asasi manusia.

 

Melihat bahaya laten kembalinya Orde Baru ke kancah politik nasional dengan menunggangi perhelatan Pilpres 2019, Rumah Gerakan 98 menggelar deklarasi #LawanOrdeBaru yang diselenggarakan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (16/12/2018).

Deklarasi #LawanOrdeBaru oleh Rumah Gerakan 98 di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/12/2018) (Foto: dwnews/ Hamdi putra)

“Rumah Gerakan 98 tidak ada kaitannya dengan momentum Pilpres 2019. Tetapi kami konsen kalau ada tokoh di Republik ini yang memiliki nilai-nilai Orde Baru dan berpotensi memegang tampuk kekuasaan tertinggi di negara ini maka kami tentunya akan bersikap tegas melawan hal tersebut,” ujar Bernard AM Haloho.

 

Pihaknya akan memasifkan perlawanan terhadap potensi kebangkitan Orde Baru melalui deklarasi yang akan digelar di sejumlah kota besar di Indonesia seperti Bandung, Medan, Makassar dan lain-lain.

 

Segmen masyarakat yang menjadi bidikan utama Rumah Gerakan 98 adalah kaum millenial dan masyarakat awam yang ditakutkan dapat dipengaruhi dengan mudah melalui fatamorgana kejayaan dan kesejahteraan Orde Baru.

 

“Sekali lagi saya tegaskan, ini nggak ada urusan soal coblos-mencoblos. Tapi yang jelas kami secara tegas akan menyuarakan kepada masyarakat bahwa kami melawan nilai-nilai Orde Baru. Teman-teman aktivis 98 sudah paham. Yang harus kami sampaikan adalah kepada teman-teman Millenial dan masyarakat awam harus dijelaskan dan disosialisasikan bahwa Orde Baru berbahaya,” tutur Sekretaris Jenderal (Sekjen) Rumah Gerakan 98, Arif Bawono.

 

Terkait pelanggaran HAM Berat di masa lalu, juga telah diamanahkan dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) yang menegaskan pembentukan Komnas HAM dan UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM yang memberikan kewenangan penanganan HAM Berat secara retoraktif dan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

 

Andrew Parengkuan selaku aktivis 98 membeberkan fakta bahwa keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di bawah kepemimpinan Subagyo HS kala itu yang dipecat adalah Prabowo Subianto.

 

Selain itu, menurut hasil penyelidikan dan dokumen Komnas HAM bahwa Prabowo Subianto dinyatakan secara tegas oleh Mayor Jenderal (Purn) Djasri Marin selaku Danpuspom TNI Tahun 1997 bahwa Tim Mawar yang diperintahkan Prabowo Subianto bertanggung-jawab terhadap penculikan aktivis 98.

 

“Dia pertama harus bertanggungjawab dulu terhadap peristiwa masa lalu.  Selanjutnya teman-teman jurnalis kan sudah merasakan seperti baru-baru ini diintervensi harus mengikuti keinginannya. Padahal teman-teman media memiliki kebijakan internal masing-masing dan ini menjadi hakikat kebebasan pers,” ucap Andrew Parengkuan.

 

Sebagai informasi, acara deklarasi #LawanOrdeBaru yang diselenggarakan Rumah Gerakan 98 juga akan diisi oleh testimoni para korban kejahatan Orde Baru dan orasi dari berbagai tokoh politik.

 

“Kami secara tegas mengingatkan elit politik untuk tidak sekali-kali berniat kembali kepada Orde Baru. Karena mereka ingin mengambil alih lagi negeri ini, kami menyerukan kembali gerakan #LawanOrdeBaru,” kata Andrew Parengkuan.

 

 

(red)

Reporter : Hamdi Putra

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Berikut Fakta-Fakta Menarik Jelang Liverpool vs Manchester United

Ming Des 16 , 2018
DiamondNews, Sepakbola – Liverpool akan […]