Mendagri : KTP-el Rusak Dimusnahkan Pekan Ini

(Foto: istimewa)

DiamondNews, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan semua kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang rusak dan tidak sah dimusnahkan pada pekan ini, tepatnya hingga Kamis 20 Desember 2018. Tjahjo menyampaikan, sejak 13 Desember 2018 pihaknya sudah menginstruksikan seluruh jajaran hingga tingkat kota dan kabupaten untuk membakar semua KTP-el rusak dan tidak sah pada satu minggu ke depan.

“Yang di gudang pusat maupun di gudang daerah dibakar semua. Setiap hari kalau masih ada satu KTP-el yang tidak berlaku, harus segera dimusnahkan,” kata Tjahjo, sebagaimana dikutip dari Antaranews, Senin (17/12/2018).

Menurut dia, penertiban KTP-el ini sebenarnya sudah diperketat sejak Juli 2018. “Enam bulan lalu kami instruksikan KTP-el yang kedaluwarsa dan ‘invalid’ atau salah ketik apa pun harus segera dipotong. Tapi dalam perkembangannya, belum semua daerah memotong,” ungkap dia.

Kelalaian tersebut, lanjut Tjahjo, kemudian dimanfaatkan sejumlah pihak untuk berlaku curang. “Itu oknum yang sengaja tidak bertanggung jawab. Enggak mungkin tercecer sendiri, pasti ada aktivitas dari oknum yang sengaja,” ungkap dia.

Dengan terus berulangnya kasus penyebaran KTP-el secara ilegal, politikus PDIP ini kemudian memutuskan mengambil tindakan tegas, yakni memusnahkan seluruh KTP-el dengan cara dibakar.

“Dengan dibakarnya semua ini, kalau masih ada KTP-el tercecer akan kami usut, dan ada sanksi pidananya,” jelas Tjahjo.

Dengan terus berulangnya kasus penyebaran KTP-el secara ilegal, politikus PDIP ini kemudian memutuskan mengambil tindakan tegas, yakni memusnahkan seluruh KTP-el dengan cara dibakar.

Ia menambahkan, pihaknya juga bakal langsung memberikan sanksi jika kelak ada pegawai Kementerian Dalam Negeri yang terbukti terlibat perbuatan curang itu.

Terkait pembakaran KTP-el rusak dan invalid, Tjahjo mengatakan bakal mengawasi jajarannya dengan saksama agar instruksinya dilaksanakan secara bertanggung jawab.

“Kalau mau menyidak di 514 kota dan kabupaten kan cukup berat. Jadi, kami akan minta sampel tiap-tiap provinsi. Kami telepon seluruh gudang KTP-el di seluruh Indonesia secara acak untuk memastikan,” tutur dia.

“Walaupun KTP-el itu tidak berlaku lagi, tidak mengganggu sistem, tapi kan itu bisa menimbulkan polemik dan opini. Apalagi di tahun politik, bayangkan ini tanggung jawab kita bersama,” tambah Tjahjo.

 

(red)

 

 

Tinggalkan Balasan