Cium Aroma Konspirasi Politik, Partai Hanura Laporkan Dua Komisioner KPU ke Bareskrim Polri

Ketua DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani usai melaporkan dua orang dari KPU RI ke Bareskrim Polri, Kamis (20/12/2018) siang. (Foto:dwnews/Hamdi Putra)

DiamondNews, Jakarta – Partai Hanura melaporkan sejumlah nama dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ke Bareskrim Polri karena dinilai tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (20/12/2018) siang.

 

Dua nama yang dilaporkan Partai Hanura ke Bareskrim Polri antara lain Ketua KPU RI, Arief Budiman dan satu orang komisioner, Hasyim Asyari.

 

“(Laporan ini) Terkait dengan putusan PTUN yang mewajibkan mereka untuk menetapkan bahwa Osman Sapta Odang (OSO) sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI dari Kalimantan Barat. Dua nama ini kami laporkan karena memang menjadi perhatian khusus, menjadi fokus kami,” ujar Mohamad Sangaji selaku Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta.

 

Sementara itu Ketua DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mencium adanya bau konspirasi politik, kekuatan politik luar yang kemudian diselundupkan ke KPU dengan menggunakan oknum-oknum komisioner.

 

Pihaknya tidak ingin praktik-praktik kejahatan demokrasi dan pengkhianatan justru dipertontonkan oleh lembaga yang seharusnya mengawal demokrasi khususnya Pemilu.

 

Kalau KPU sendiri tidak independen, menjadi konspirator dan mencederai demokrasi serta tidak taat hukum, bagaimana dengan masyarakat Indonesia keseluruhannya.

 

Ia menuding KPU menjadi rezim penguasa yang seolah-olah demokrasi itu adalah urusan mereka dan pihak lainnya dianggap sebagai orang-orang yang harus tunduk dan patuh terhadap segala keinginan mereka.

Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Mohamad Sangaji saat hendak melaporkan dua orang dari KPU RI ke Bareskrim Polri, Kamis (20/12/2018) siang. (Foto: dwnews/ Hamdi putra)

“Padahal mereka itu hanya EO dalam demokrasi, owner-nya adalah kita karena kita adalah peserta pemilu. Sedangkan mereka hanyalah penyelenggara. Tentu ini harus dilawan, tidak boleh kezaliman ini dipertontonkan secara telanjang oleh KPU atas nama hukum dan demokrasi tapi sebenarnya adalah hasil dari konspirasi politik. Apakah kami orang Hanura yang masuk penjara atau dia yang masuk penjara,” tutur Benny Rhamdani.

 

Sebelumnya DPP Hanura didampingi 34 Ketua DPD Partai Hanura serta ratusan kadernya menggeruduk kantor KPU RI untuk menuntut KPU tetap memasukkan nama Osman Sapta Odang dalam DCT anggota DPD RI, Kamis pagi.

 

Mereka menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pengurus parpol tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI tidak dapat berlaku surut laiknya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

 

KPU sendiri telah memberikan tenggang waktu hingga tanggal 21 Desember 2018 bagi Osman Sapta Odang untuk melepaskan jabatannya dari kepengurusan Hanura agar tetap dapat menjadi calon anggota DPD RI.

 

 

(red)

 

Reporter : Hamdi Putra

, , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *