Kuasa Hukum Bakomubin Pertanyakan Profesionalitas Bareskrim Polri Karena Tidak Berani Memproses Kasus Ngabalin

Tim Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakomubin) bersama kuasa hukumnya dari kantor pengacara Eggi Sudjana mengunjungi Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, untuk mempertanyakan kelanjutan kasus Ali Mochtar Ngabalin yang mengaku sebagai Ketua Umum Bakomubin, Kamis (20/12/2018). (Foto: dwnews/Hamdi Putra)

DiamondNews,  Jakarta – Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakomubin) dan kuasa hukumnya dari kantor pengacara Eggi Sudjana mempertanyakan profesionalitas Bareskrim Polri dalam menindaklanjuti kasus Ali Mochtar Ngabalin.

 

Abdurrahman Tardjo selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bakomubin bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/12/2018) siang.

 

Sudah 16 hari sejak laporan polisi yang dibuat pada tanggal 4 Desember 2018, Bareskrim Polri tak kunjung memanggil pelapor untuk dimintai keterangan dalam agenda Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

 

“Tadi kami sudah mempertanyakan kepada Kanit SPK langsung dan diarahkan ke bidang Anjak atau Analisis Kebijakan (Anjak). Anjak lalu mengarahkan lagi ke Bidang Operasional. Ini bagaimana? Dimana letak profesionalitas Bareskrim Polri? Kenapa kami dilempar-lempar seperti ini? Pertanyaannya, kenapa tidak ada informasi atau pemberitahuan terhadap pelimpahan-pelimpahan ini kepada pelapor. Padahal dalam surat laporan itu dicantumkan kontak pelapor,” ujar Pitra Romadoni Nasution selaku kuasa hukum Bakomubin.

 

Sementara itu, Elidanetti menilai ada oknum tertentu yang bermain dalam kasus tersebut sehingga Bareskrim Polri tidak berani menindaklanjutinya. Padahal, berdasarkan pasal-pasal yang dikenakan terhadap Ali Mochtar Ngabalin, sudah seharusnya dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

 

Kami meminta ini perkara kan sudah ada unsur pidananya. Tapi sampai sekarang jangankan ditangkap, dipanggil saja belum. Ini kan aneh sekali, apakah ada intervensi dari petinggi, kan kita tidak tahu juga. Apabila Bid Ops juga tidak memerintahkan penyidikan terhadap kasus ini, hari ini juga kami akan laporkan ke Propam Mabes Polri untuk memeriksa oknum-oknum yang diduga bermain di balik kasus ini,” tutur Elidanetti.

 

Sebagai informasi, Ali Mochtar Ngabalin dilaporkan ke Bareskrim karena mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum Bakomubin.

 

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan itu diduga telah melakukan manipulasi dokumen kepengurusan dengan cara membuat sendiri dan menandatangani SK kepengurusan Bakomubin.

 

Tanda tangan Majelis Syuro Nasional yang dibubuhkan dalam SK tersebut diduga kuat juga dari hasil rekayasa.

 

“Dengan mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum Bakomubin, Ali Mochtar Ngabalin telah membuat kebohongan publik yang sangat besar. Orang ini bermuka tembok, tidak tahu malu. Lebih baik sorban di kepalanya itu dibuka saja biar kelihatan otak udangnya,” tutur Elidanetti.

 

Menurutnya, Ali Mochtar Ngabalin sempat berusaha untuk minta maaf kepada Bakomubin. Akan tetapi upaya tersebut sama sekali tidak ditanggapi lantaran yang bersangkutan telah merugikan organisasi.

 

Lebih parahnya lagi, walau sudah dipolisikan, Ali Mochtar Ngabalin masih mengaku sebagai Ketua Umum Bakomubin dalam beberapa agenda publik.

 

“Terakhir saya dapat informasi kalau Ngabalin menjadi pembicara dalam kuliah umum bersama Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. Di sana dia juga masih membawa label Ketua Umum Bakomubin. Kebohongan publik Ngabalin sangat keterlaluan, apalagi diunggah dalam akun Instagram miliknya,” ucap Elidanetti.

 

(red)

Reporter : Hamdi Putra

Tinggalkan Balasan