Khawatir Isu Xinjiang Dipolitisir, GJI Takut Perkosaan Massal 98 Terulang Kembali

Ketua Dewan Pembina Gerakan Jaga Indonesia (GJI), Haidar Alwi (Foto: dwnews/ Hamdi Putra)

DiamondNews, Jakarta – Gerakan Jaga Indonesia (GJI) khawatir isu kekerasan di Xinjiang, Tiongkok, dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan politik dalam rangka menyongsong Pemilu 2019 mendatang.

 

Padahal, tindakan tersebut hanya akan memperkeruh situasi politik dalam negeri yang memang semakin membara jelang ajang pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

 

“Oleh sebab itu, masyarakat harus bijak menyikapi segala isu yang muncul ke permukaan. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, apalagi hanya berdasarkan pemberitaan di media sosial. Saya tidak menyebutkan bahwa berita di medsos itu bohong atau hoax. Tidak tertutup kemungkinan dilebih-lebihkan untuk tujuan tertentu,” ujar Haidar Alwi selaku Ketua Dewan Pembina Gerakan Jaga Indonesia rilisnya, Sabtu (22/12/2018).

 

Kasus di Xinjiang merupakan persoalan yang sangat kompleks dan sudah berlangsung lama, sehingga dibutuhkan sejumlah kajian agar tidak terjebak dalam pandangan yang keliru dalam memahami masalah dalam negeri bangsa lain.

 

Menurutnya, kekerasan di Xinjiang adalah menyangkut separatisme, ektremisme, terorisme dan kesenjangan sosial yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Tiongkok.

 

Namun, butuh waktu dan perhitungan panjang untuk menyelesaikan isu sensitif seperti yang terjadi di Xinjiang. Demikian pula bagi negara-negara yang akan memberikan respon, dituntut kehati-hatian agar tidak dinilai sebagai upaya mencampuri urusan negara lain yang dapat memperburuk hubungan diplomatik.

 

“Menghakimi Tiongkok dengan kesimpulan bahwa negara tersebut anti-muslim saya rasa sangat tergesa-gesa, terlalu dini menyimpulkan hal demikian. Saya khawatir ini berdampak pada saudara-saudara kita keturunan etnis Tionghoa di Indonesia. Saya takut peristiwa kelam Mei 1998 terulang kembali,” tutur Haidar Alwi.

 

Saat itu, ratusan kaum perempuan dari etnis Tionghoa menjadi korban perkosaan massal di sejumlah daerah termasuk Jakarta yang sampai sekarang tak pernah disidangkan.

 

“Mereka adalah korban pelampiasan dari situasi politik dalam negeri yang kacau balau. Kita tidak mau kejadian itu terulang lagi. Kita tidak mau terjadi perpecahan,” ucapnya.

 

 

(red)

 

Reporter : Hamdi Putra

 

, , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *