Rebutan Jabatan Ketua DPD RI Dengan OSO, GKR Hemas Ngadu ke Presiden Jokowi Hingga Mahkamah Konstitusi

GKR Hemas (ke-dua dari kanan) didampingi kuasa hukumnya Irman Putra Sidin (paling kanan) usai jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019). (Foto: dwnews/ Hamdi Putra)

DiamondNews, Jakarta – Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan bahwa dirinya akan membawa masalah dualisme kepemimpinan di tubuh DPD RI ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Hal itu disampaikannya dalam sebuah konferensi pers di Kawasan Menteng usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (8/1/2019).

 

“Setelah dijelaskan kepada Bapak Presiden, beliau sangat mendukung. Sebetulnya dalam pertemuan tadi itu kelihatan sekali beliau sangat merestui kami untuk menyelesaikan masalah ini di MK,” ujar GKR Hemas.

 

Ia dengan tegas mengungkapkan penolakannya terhadap kepemimpinan DPD RI di bawah komando Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sapta Odang.

 

“Jadi yang jelas maju ke MK itu menjadi sebuah keharusan karena kita harus mencari kepastian hukum mana kepemimpinan DPD yang sah. Apakah kepemimpinan GKR Hemas periode 2014-2019 atau kepemimpinan OSO periode 2017-2019,” tutur GKR Hemas.

 

Sementara itu kuasa hukumnya, Irman Putra Sidin menjelaskan bahwa kliennya berpijak pada Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang masa masa jabatan Ketua DPD RI yakni selama 5 tahun.

 

Selama masa tersebut, tidak boleh ada kepemimpinan lain seperti yang terjadi saat ini sehingga menimbulkan konflik dualisme di tubuh DPD RI.

 

“Nalar yang sehat mengatakan kalau ada kepemimpinan yang lain berarti itu tidak sah,” ucapnya.

 

Ia berharap MK dapat segera memutuskan kepemimpinan DPD yang sah sebelum Pemilu 2019 nanti.

 

“Kami bermohon juga kepada MK agar MK menghentikan sementara tindakan-tindakan pemimpin DPD RI yang dilakukan oleh OSO dan kawan-kawan sampai ada putusan dari MK,” katanya.

 

Sebelumnya, GKR Hemas diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan DPD RI karena faktor kehadiran. Pemberhentian sementara GKR  Hemas itu berkaitan dengan konflik antara dirinya dengan OSO mengenai kepemimpinan di DPD RI.

 

GKR Hemas mengklaim sebagai pimpinan sah DPD RI bersama Farouk Muhammad untuk periode 2014-2019. Sedangkan OSO bersama Nono Sampono dan Darmayanti Lubis memimpin DPD RI untuk periode 2017-2019 usai disepakati masa jabatan pimpinan DPD RI menjadi 2,5 tahun.

 

 

(red)

Reporter : Hamdi Putra

 

Tinggalkan Balasan