Diduga Ada “Permainan” Dibalik Pengadaan Motor BMW, Korlantas Polri dan Pemenang Lelang Digugat ke PTUN Jakarta

Suasana sidang pemeriksaan saksi ahli dalam gugatan kasus lelang pengadaan 250 kendaraan bermotor roda dua 1.200cc untuk Korlantas Polri di PTUN Jakarta pada Rabu (9/1/2018) siang. (Foto: dwnews/ Hamdi Putra)

DiamondNews, Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang gugatan kasus lelang pengadaan 250 kendaraan bermotor roda dua 1.200cc untuk Korlantas Polri pada Rabu (9/1/2018) siang.

 

Dalam kasus ini, PT Digital Praja Makayasa bertindak sebagai penggugat dan Korlantas Polri sebagai tergugat I serta PT Graha Qynthar Abadi menjadi tergugat II.

 

Sebagai informasi, gugatan ini terdaftar di PTUN Jakarta tanggal 25 Juli 2018 dengan register perkara nomor 173/G/2018/PTUN-JKT.

 

Agenda sidang kali ini yang dipimpin oleh Oenoen Pratiwi selaku Hakim Ketua adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak tergugat.

 

Adapun yang bertindak sebagai saksi ahli dari pihak tergugat yakni Wisnu Setyo Wijoyo yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

 

Kepada kuasa hukum penggugat dan majelis hakim, Wisnu Setyo Wijoyo mengaku hadir sebagai saksi ahli secara pribadi dan bukan dari institusinya yakni LKPP.

 

“Namun kalau nanti ada sanksi dari institusi kepegawaiannya itu menjadi tanggungjawab saksi ahli yang bersangkutan karena hadir di sini tanpa membawa surat tugas,” ujar Hakim Ketua Oenoen Pratiwi.

 

Sebelum dimintai pendapatnya lebih jauh, saksi ahli terlebih dahulu disumpah bahwa dirinya akan memberikan pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dengan sebaik-baiknya.

 

Menurut saksi ahli, apabila penyedia barang dan atau jasa maupun masyarakat umum tidak puas terhadap proses lelang, maka dapat mengajukan pengaduan ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat.

 

Pengaduan tersebut tentunya harus disertai dengan bukti-bukti indikasi penyimpangan yang kemudian akan diverifikasi untuk kejelasan dan substansi pengaduannya. Selanjutnya pengaduan akan ditindaklanjuti oleh APIP atau Instansi yang berwenang.

 

“Setelah APIP melakukan proses penindaklanjutan, menganalisa pengaduan tadi, baru nanti APIP yang akan menentukan apakah perlu dilanjutkan ke aparat penegak hukum atau cukup ke pimpinan instansi bersangkutan sesuai dengan Pasal 117 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010,” ujar saksi ahli, Wisnu Setyo Wijoyo.

 

Oleh sebab itu, Adi Warman selaku kuasa hukum tergugat menilai bahwa gugatan PT Digital Praja Makayasa terhadap Korlantas Polri dan PT Graha Qynthar Abadi dianggap terlalu dini bahkan salah alamat.

 

“Jadi bukan ke PTUN atau ke polisi atau ke Jaksa atau ke KPPU. Jadi prosedur itu harus dilalui. Jelas ini salah alamat, terlalu pagi-pagi bawa ke PTUN. Harusnya nanti. Di dalam Pasal 117 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 itu jelas bahwa APIP itu akan memeriksa apabila laporan tersebut beralasan. Kalau laporan tidak beralasan maka APIP tidak akan periksa,” tutur Adi Warman.

 

Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh Hawit Guritno selaku kuasa hukum penggugat, PT Digital Praja Makayasa. Ia menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tidak dikenal istilah pengaduan, yang ada hanyalah sanggah.

 

“Nah, terkait Pasal 117 kalau ada pengaduan itu ke APIP, kami merasa bahwa kalau gugatan PTUN itu tidak harus melalui APIP. Karena di SEMA itu tidak ada istilah pengaduan, yang ada hanya sanggah. Kami telah menempuh itu. Kalau rekan-rekan membaca dalam dokumen pengadaan pun tidak ada misalnya kalau abis sanggah itu harus pengaduan ke APIP. Kalau ada rekan kuasa hukum menyebut laporan ke PTUN terlalu dini atau salah alamat, kami rasa tidak demikian,” kata Hawit Guritno.

 

Ia kemudian merinci sejumlah dugaan pelanggaran dalam proses lelang pengadaan kendaraan bermotor roda dua 1.200cc untuk Korlantas Polri Tahun Anggaran 2018.

 

Pertama, selama proses penetapan pemenang lelang tidak pernah diumumkan oleh Korlantas Polri atau tergugat, baik secara online maupun aplikasi LPSE serta secara offline dengan mengirimkan pengumuman kepada peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran.

 

Dugaan pelanggaran yang ke-dua yakni, dalam dokumen pengadaan barang tidak mensyaratkan adanya kewajiban bagi peserta untuk menawarkan kendaraan bermotor roda dua 1.200cc dengan merek BMW.

 

“Namun faktanya Korlantas Polri menambahkan persyaratannya sehingga PT Digital Praja Makayasa kalah dalam lelang tersebut. Alasannya tidak ada surat dukungan importir kepada penyedia dan ATM kepada importir untuk pilihan pertama (BMW) yang ditawarkan,” ucapnya.

 

Dikatakannya bahwa dokumen spesifikasi teknis kendaraan bermotor roda dua 1.200cc yang diminta oleh Korlantas Polri terbukti mengarah kepada spesifikasi merek BMW dengan tipe GS 1.200cc Exclusive/Rally (K50). Akan tetapi pada gambar model motornya justru mengarah pada BMW tipe GS 1.200cc Adventure (K51).

 

“Spesifikasi teknis motornya mengarah ke BMW sebagaimana disebutkan secara jelas pada dokumen spesifikasi teknis ketiga lelang yang sebelumnya dibatalkan. Pada lelang terakhir, kata BMW dalam dokumen dihilangkan tapi spesifikasi tetap mengarah ke merek BMW,” ujarnya.

 

Dugaan pelanggaran yang ke-tiga dapat dilihat dari penetapan pemenang lelang, yakni PT Graha Qynthar Abadi. Padahal, harga yang ditawarkan oleh PT Digital Praja Makayasa jauh lebih murah dengan selisih hampir Rp 5 Milliar.

 

“Alasannya kami digugurkan karena tidak punya surat ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek). Ternyata di persidangan terbukti juga bahwa pemenang lelang tidak mendapatkan surat dukungan ATPM untuk merek BMW. Dia dapatnya hanya surat Agen Pemegang Merek (APM). Saksi-saksi yang diajukan sudah menjelaskan bahwa ATPM dan AOM adalah dua hal yang berbeda. Tetapi yang dimenangkan justru dia dengan harga yang lebih mahal ini,” tuturnya.

 

Ia mengakui bahwa kliennya juga tidak memiliki ATPM. Namun, PT Digital Praja Makayasa telah menawarkan merek lain dengan spesifikasi yang menyerupai persyaratan dari panitia.

 

“Logika berpikirnya, sama-sama tidak punya ATPM tapi kenapa yang dimenangkan adalah harga yang lebih mahal. Aneh tidak? Ya jelas aneh dong. Kami menduga ada suatu pelanggaran di sini,” katanya.

 

Selain itu, panitia juga diduga mencampuradukkan metode pelelangan umum prakualifikasi dengan pascakualifikasi. Saksi ahli yang dihadirkan yakni Wisnu Setyo Wijoyo telah menjelaskan bahwa kedua metode lelang tersebut tidak boleh dicampuradukkan.

 

 

(red)

Reporter : Hamdi Putra

 

Tinggalkan Balasan