Animal Defenders Indonesia Sampaikan Beberapa Usulan Terkait Razia Hewan Liar di Jakarta

Ketua sekaligus pernah diri Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru Tona (bertopi) usai melaporkan kasus dugaan penganiayaan terhadap hewan ke Polres Metro Jakarta Timur, Selasa (18/12/2018). (Foto: dwnews/ Hamdi Putra)

DiamondNews, Jakarta – Ketua Umum sekaligus Pendiri Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru Tona mengapresiasi dan menyampaikan sejumlah usulan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait polemik razia hewan liar.

 

Anies Baswedan sebelumnya meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) untuk melibatkan komunitas pecinta hewan dan masyarakat sebelum melakukan razia anjing dan kucing liar di ibukota.

 

“Masyarakat masih bertanya-tanya kemana kucing dan anjing hasil razia akan dibawa, akan diapakan dan pola penangkapannya bagaimana. Ini yang menjadi concern bersama hingga muncul usulan tersebut. Jika kita bisa lihat apa prosedur yang akan dijalani dan penanganannya baik, masyarakat tentu akan lebih legowo. Ini perihal laikk dan tidak laikk penanganan pra dan pasca penangkapan. Itu saja sepertinya yang jadi inti,” ujar Doni Herdaru Tona dalam rilisnya, Kamis (10/1/2018) malam.

 

Ia menilai tingkat pertumbuhan Hewan Penular Rabies (HPR), terutama anjing dan kucing, jauh lebih cepat daripada proses sosialisasi dan upaya preventif dinas terkait, ditambah maraknya penelantaran HPR.

 

Oleh karena itu diperlukan upaya nyata menghentikan over-populasi kucing dan anjing liar di DKI Jakarta, dalam konteks pengendalian dan pengawasan serta pencegahan gigitan hewan penular rabies terhadap manusia.

 

Pemda DKI Jakarta sebagai pemangku kebijakan dapat melakukan langkah-langkah preventif dan menghindari upaya-upaya penanggulangan akibat semata.

 

“Animal Defenders Indonesia mengusulkan agar Pemda DKI memberikan steril massal gratis di 5 wilayah DKI Jakarta, bergiliran tempatnya dan dilaksanakan sepanjang tahun,” tutur Doni Herdaru Tona.

 

Pemda DKI Jakarta bisa membiayai agenda steril massal ini melalui APBD maupun kolaborasi dengan banyak pihak termasuk mendapatkan dana aktivitas melalui CSR. Dalam pelaksanaan steril massal ini, komunitas siap membantu Pemda agar berjalan dengan baik.

 

Insentif berupa reduksi pajak dapat diberikan bagi para pemilik HPR yang telah mensterilkan hewan miliknya secara mandiri atau yang telah membantu mensterilkan anjing dan kucing jalanan disekitar lingkungan di wilayah DKI Jakarta.

 

“Saya rasa perlu dilaksanakan sosialisasi rabies bersama komunitas dan organisasi penyayang satwa agar pelaksanaannya komprehensif dan saling membantu. Agenda ini bisa dituangkan dalam bentuk aktivitas edutainment bersama di taman-taman Ibukota dengan menggandeng komunitas,” kata Doni Herdaru Tona.

 

Di samping itu, Pemda DKI Jakarta juga harus menegakkan Pergub DKI Nomor 199 Tahun 2016 Pasal 7, Pasal 23 dan Pasal 27 serta memberantas arus masuk perdagangan daging anjing ke area DKI Jakarta, karena ini adalah salah satu penyebar utama Rabies ke daerah yang bebas dari virus tersebut.

 

“Jika ingin Jakarta aman dan tertib, dan mempertahankan status Jakarta Bebas Rabies sejak 2004, ini adalah salah satu hal yang harus dilakukan,” ucapnya.

 

Banyak warga yang membuang anjing dan kucing peliharaan mereka ke jalan dan beranak-pinak tanpa kendali maupun proteksi. Diperlukan sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar Pergub tersebut agar over-populasi HPR dapat dicegah.

 

“Sesuai Pasal 27 Pergub Nomor 199 Tahun 2016, Petshop wajib diawasi, jangan sampai menjadi penjual hewan-hewan curian seperti yang terjadi di beberapa tempat tapi tidak terkontrol,” pungkas Doni Herdaru Tona.

 

 

(red)

Reporter : Hamdi Putra

 

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *