Diduga Ada Pungli Dikantor Imigrasi Komisi I DPRD Lakukan Sidak

 

Sidak Komisi I DPRD Karimun (Foto: dwnews)

DiamondNews, Karimun – Komisi I DPRD Karimun melakukan sidak ke kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun.

 

Sidak dipimpin langsung oleh ketua Komisi I, Anwar Abu Bakar beserta anggotanya Rohani, setibanya di kantor Imigrasi diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TBK, Darmunansyah di ruang kerjanya.

 

Kunjungan wakil rakyat pada awal tahun 2019 tersebut, ingin membahas berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam pembuatan paspor maupun permasalahan lainnya, sehingga perlu disampaikan kepada pihak Imigrasi selaku instansi terkait yang mengurusi keimigrasiaan.

 

Terlebih adanya permainan para calo yang sangat meresahkan masyarakat baik yang ingin membuat paspor baru maupun untuk perpanjangan paspor.

 

Seusai melakukan sidak ke kantor imigrasi, anggota Komisi I DPRD Karimun, Rohani meminta kerjasama yang baik dengan kantor imigrasi tersebut, khususnya untuk pelayanan pergantian paspor.

 

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun, Darmunansyah sangat mengapresiasi apa-apa yang telah dilakukan oleh ketua beserta anggota dari Komisi I DPRD, dalam hal mengawasi serta memberikan saran dan masukan melalui solusi yang terbaik.

 

Karena tidak dipungkiri terdahulu adanya praktik percaloan yang dilakukan di kantor Imigrasi Karimun, tidak hanya disini saja, dimana-mana yang namanya pelayanan publik pastinya terdapat percaloan.

 

Diharapkan tidak adanya lagi praktik percaloan yang dilakukan pada lingkungan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia tersebut, dengan modus dari oknum petugas perekam data, sehingga masyarakat yang ingin memperpanjang maupun membuat yang baru paspornya, terlebih terkait pada TKI non procedural, dapat selesasi dengan baik sebagaimana mestinya.

Sehingga apabila terbukti ada pegawai maupun calo, akan dijerat dengan pasal 5 atau pasl 11 undang-undang nomor 2001 tentang perubahan atas undnag-undnag nomor 31 tahun 1999.

 

(red)

, , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *