Dukung Kebijakan Pemerintah, APKLI Minta Libatkan Pihak Ke-3 Dalam Penyaluran KUR

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Ali Mahsun saat pidato kebangsaan di Gedung Joeang 45, Cikini, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/1/2019). (Foto: dwnews/ Hamdi Putra)

DiamondNews, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Ali Mahsun menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung segala kebijakan pemerintah khususnya di bidang ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Ali Mahsun dalam pidato kebangsaan di Gedung Joeang 45, Cikini, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/1/2019).

 

Acara bertajuk ‘Peta Jalan Indonesia 1945-2080, Kotak Pandora, Keadilan dan Adidaya – Sapu Jagat Nusantara’ itu juga dihadiri oleh sejumlah pengurus APKLI daerah.

 

Dalam kesempatan itu Ali Mahsun mengaku kegiatan yang dilaksanakannya murni tanpa ada maksud membawa ke arah politik.

 

Sebagai organisasi yang cukup besar, APKLI tidak memihak kepada kedua kontestan yang sekarang ini sedang bertarung dalam kontestasi politik Pilpres 2019.

 

“Kalau kebijakan pemerintah itu komitmen dan berpihak kepada rakyat otomatis kami support sepenuhnya. Contoh, kemarin saya tandatangani kerjasama dengan salah satu bank milik pemerintah yakni BNI,” ujar Ali Mahsun usai memberikan pidato kebangsaan.

 

Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam menambah dana KUR menjadi Rp 140 Trilliun merupakan langkah yang sangat tepat. Namun, pemerintah harus betul-betul memperhatikan bagaimana proses penyalurannya agar rakyat bisa mendapatkan manfaat dari KUR tersebut.

 

“Seperti penyaluran KUR tahun 2018 Rp124 Trilliun dan tahun ini Rp 140 Trilliun. Saya cuma minta satu saja pada pemerintah, KUR ini jangan dilepas bebas oleh penyalur KUR bank. Jangan sampai tidak ada kontrol sistem. Harusnya ada pihak ke-tiga sehingga tidak terjadi penyelewengan KUR,” tutur Ali Mahsun.

 

Seperti kita ketahui, pemerintah menaikan dana KUR dari Rp 124 triliun menjadi Rp 140 triliun, dikarenakan adanya nilai pertumbuhan ekonomi mikro yang sangat baik. Karena itu, APKLI menganggap pemerintah sebagai mitra yang strategis.

 

“Jadi, APKLI ini independen tidak bagian dari pemerintah. Artinya kalau kebijakan pemerintah itu komitmen dan berpihak sama rakyat otomatis kami support sepenuhnya. Tapi kalau pemerintah kebijakannya merongrong atau menindas hak rakyat, ekonomi rakyat, kita kritisi,” kata Ali Mahsun.

 

 

 

(red)

Reporter : Hamdi Putra

 

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *