Keberadaan RPTRA Green Bisma di Tengah Komplek Tertutup Resahkan Warga Setempat

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Green Bisma di Jalan Bisma 19 Blok C14, RW 09, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (26/1/2019). (Foto: dwnews/ Hamdi Putra)

DiamondNews, Jakarta – Keamanan dan kenyamanan warga RW 09 Komplek Bisma, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, akhir-akhir ini semakin terusik.

 

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Green Bisma yang berada di tengah komplek menyebabkan kawasan yang sebelumnya tertutup menjadi sangat terbuka untuk umum.

 

“Warga justru resah dan juga bingung karena keamanan lingkungan tidak bisa dijamin. Orang luar bebas keluar-masuk setiap saat. Beberapa kali ada rombongan naik metro mini datang ke RPTRA, sopirnya putar musik keras-keras, berisik dan sangat menggangu. Kabarnya hansip pernah melarang masuk, tapi justru hansipnya kemudian dipanggil Pak Lurah,” ujar seorang pria yang mengaku bernama Frank, Sabtu (26/1/2019).

 

Sebagai informasi, RPTRA Green Bisma berdiri di atas lahan seluas 2.725 M2 di Jalan Bisma 19 Blok C14.

 

Frank menilai pembangunan RPTRA Green Bisma di tengah komplek tertutup terkesan dipaksakan karena Pemda kesulitan mencari lahan yang pas untuk memenuhi target saat itu.

 

Keresahan Frank semakin bertambah seiring dengan berhembusnya desas-desus rencana pembangunan SMP di atas lahan seluas 4.203 M2 yang berada di Jalan Bisma 20 Blok C11, tidak jauh dari lokasi RPTRA Green Bisma.

 

“Belum lama ini muncul papan yang bertuliskan ‘Tanah Milik Pemprov DKI’ dan mendadak terdengar bahwa di atas lahan tersebut akan dibangun SMP. Hal ini membingungkan warga karena akses jalan komplek yang tidak memadai dengan lebar sekitar 2,5 -sampai 3 meter saja. Selain itu, apakah SMP ini benar-benar dibutuhkan? Warga sudah heboh tuh,” tutur Frank.

 

Oleh karena ia meminta Pemprov DKI Jakarta dan jajarannya mengkaji ulang pemanfaatan RPTRA Green Bisma untuk umum dan desas-desus rencana pembangunan SMP di wilayahnya.

 

“Setahu saya di Pergub Nomor 40 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Pergub 196 Tahun 2015, salah satunya adalah mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan lingkungan sekitar. Apakah ketentuan ini kemudian diabaikan demi realisasi anggaran dan capaian target? Siapa tahu kan?” Ucap Frank.

 

Dalam pengakuannya, Frank merasa enggan untuk memprotes atau menyampaikan aspirasinya kepada Ketua RT, Ketua RW maupun Lurah Papanggo. Alasannya, ia takut jika akhirnya digugat ke pengadilan atau dipolisikan seperti oknum warga lainnya.

 

“Bukan nggak mau (protes,-red), tapi jujur aja ada rasa takut sih. Soalnya pernah ada warga sini juga yang nuntut transparansi pengelolaan kas RW, tapi malah digugat ke pengadilan dan dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik kalau gak salah. Saya dengar-dengar sih begitu, di media juga ada tuh kasusnya,” kata Frank.

 

Sementara itu Hasan Sunardi yang merupakan Ketua RW 09 saat dihubungi melalui sambungan telepon mengaku sedang berada di luar kota. Namun, saat dihampiri ke kediamannya, seorang pria bernama Kholiq mengatakan bahwa Hasan Sunardi sedang tidak bisa diganggu.

 

“Saya karyawannya. Pak RW ada kok, lagi istirahat. Kata siapa lagi ke luar kota? Cuma beliau nggak bisa diganggu, saya juga nggak berani,” ujarnya.

 

 

(red)

Reporter : Hamdi Putra

 

, , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *