Pemprov Kepri Raih Penghargaan SAKIP Predikat BB

Gubernur Kepri saat menerima penghargaan SAKIP (Foto: Humas Kepri)

DiamondNews, Bandung – Provinsi kepulauan Riau menerima penghargaan dari Kementerian PAN dan RB pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kabupaten dan Kota Wilayah I Tahun 2018 di Hotel Trans Luxury Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin (28/1).

Pemprov Kepri mendapat nilai BB dari Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Predikat BB berarti sangat memuaskan. Untuk Wilayah I, Kepri mendapat nilai BB bersama Sumbar dan Sumsel. Sementara predikat A diraih Jawa Barat. Aceh, Riau, Jambi, Babel, Bengkulu, dan Banten mendapat Predikat B. Sumut mendapat Predikat CC.

Nurdin berterima kasih kepada seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi Kepri mulai dari Wagub, Sekda, Kepala Barenlitbang, Inspektorat dan seluruh OPD atas kinerja yang maksimalnya sehingga memberikan hasil terbaik. Dia berpesan agar anggaran dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pengetahuan keagamaan dan lainnya.

“Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kepri yang turut membantu dalam doa dan mengawasi kinerja pemerintah,” kata Nurdin.

Gubernur juga menekankan agar seluruh OPD untuk mengurangi kegiatan seremonial. Terlebih yang tidak memberikan dampak maupun hasil bagi masyarakat.

Hasil ini juga diikuti oleh Kabupaten Kota yang ada di Kepri. Untuk Karimun, Natuna dan Kota Tanjungpinang mendapat predikat BB. Bintan dan Kota Batam mendapat predikat B. Sedangkan Lingga dan Anambas mendapat peringkat CC

MenPAN RB Syafruddin mengatakan, awal tahun 2019 merupakan saat yang tepat memulai kinerja kearah lebih baik. Pemda diminta untuk lebih efisien dan inovatif sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat akan program pemerintah.

“Proses kinerja ini hendaknya tidak berbelit dan terlalu banyak aturan sehingga dengan mudahnya pengurusan menjadikan lebih efektif dan akuntabel dalam mencapai suatu sasaran,” kata mantan Wakapolri ini.

Syafruddin menambahkan, melalui SAKIP, paradigma pelaksanaan program pemerintah bukan hanya terletak pada penyerapan anggaran saja akan tetapi sasaran yang dirasakan oleh masyarakat. Karena program tersebut sangat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan.

“Sudah saatnya bukan hanya bekerja membuat laporan, akan tetapi inovasi dan kretif dalam bekerja dalam memberikan manfaat serta efisiensi dan efektif,” kata Syafruddin.

Menurut Syafruddin, sasaran SAKIP yakni menyederhanakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sementara laporan keuangan tetap terpisah. Evaluasi bukan hanya sebagai ajang kompetisi akan tetapi merupakan wujud asistensi atas perubahan dalam penerapan SAKIP yang dilaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan capaian target, manfaat yang dirasakan masyarakat dan peningkatan kesejahteran

“Kurangnya penerapan SAKIP mengakibatkan kebocoran anggaran yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jika efisiensi anggaran bisa dilakukan dengan baik maka pembangunan infrastruktur terus meningkat dan berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Syafruddin.

Acara yang mengusung tema Making Change Making History ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawas Muhammad Yusuf Ateh. Dari Kepri tampak hadir Kepala Inspektorat Mirza Bachtiar, Kepala Barenlitbang Naharuddin, Kadis Kesehatan Tjetjep Yudianan, Kaban BPMD Sardison, Kaban Kesbangpol Lamidi, Kadis Kominfo Zulhendri, Karo Ortal Any Lindawati, Karo Humas Protokol dan Penghubung Nilwan.

 

(red)

 

, , , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *