Moratorium Hambat Pembangunan Kantor KPU Kepri

Kantor KPU Provinsi Kepri (Foto: dwnews)

DiamodnNews, Tanjungpinang – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (KPU Kepri) sejak tahun 2014 tidak dapat membangun kantor karena ada kebijakan moraturium (penundaan).

Komisioner KPU Kepri Arison, di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan, kebijakan moratorium dari pusat yang berlaku sejak lima tahun lalu menyebabkan tidak dialokasikan anggaran pusat untuk pembangunan kantor meski pemerintah daerah menyiapkan lahan.

“Harapan kami moratorium dicabut tahun ini sehingga tahun depan KPU Kepri memiliki kantor yang representatif,” katanya.

Meski demikian ia memberi apresiasi kepada Wakil Gubernur Kepri Isdianto yang sudah meninjau langsung Kantor KPU Kepri di Jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang baru-baru ini. Apalagi hasil  peninjauan itu langsung ditindaklanjuti dengan merencanakan menghibahkan lahan kepada KPU.

Komisioner KPU Kepri, kemarin rapat dengan Asisten I Pemprov Kepri membahas lahan yang akan dihibahkan untuk pembangunan Kantor KPU Kepri.

Sementara terkait Gedung BLK yang akan dipinjamkan sementara kepada KPU Kepri sebagai kantor, menurut dia belum pernah dibahas bersama pihak Pemprov Kepri. Namun rencana itu cukup menarik untuk ditindaklanjuti.

“Boleh saja kantor kami pindah ke Gedung BLK,” katanya.

Wakil Gubernur Kepri Isdianto mengatakan pihaknya akan menghibahkan lahan kepada KPU untuk pembangunan kantor di Pulau Dompak. Namun untuk pembangunan kantor, ia berharap menggunakan anggaran dari pusat.

“Intinya kami memiliki keinginan agar KPU Kepri punya kantor yang representatif dari sekarang. Mereka mengemban tugas berat sehingga perlu kantor yang memadai,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Ketua KPU Kepri Den Yealta mengatakan permintaan hibah lahan kepada Pemprov Kepri sebenarnya sudah pernah disampaikan sejak tahun 2011-2012. Namun hingga masa jabatannya berakhir, Pemprov Kepri belum memberikan lahan tersebut.

Padahal KPU Kepri sudah memiliki desain kantor.

“Mungkin karena kesibukan di pemerintahan. Kalau saat saya menjabat, KPU RI memiliki anggaran untuk membangun kantor, namun lahannya diminta agar berasal dari hibah pemda,” katanya.

 

(red)

 

, , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *