Sidang Kasus Lurah Cantik Pademangan Barat Kembali Dilanjutkan di PTUN Jakarta

Tri Lestari dari Biro Hukum Pemda DKI Jakarta yang bertindak sebagai kuasa hukum Tergugat, Lurah Pademangan Barat, Dini Paramita Sapaty, saat agenda sidang pembacaan gugatan dan jawaban dalam kasus SK RW, di PTUN Jakarta, Senin (11/2/2019). (Foto: dwnews/ Hamdi Putra)

DiamondNews, Jakarta – Sidang gugatan kasus SK RW yang menempatkan Lurah Pademangan Barat Jakarta Utara, Dini Paramita Sapaty sebagai Tergugat kembali dilanjutkan pada Senin (11/2/2019) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

 

Adapun agenda sidang kali ini adalah pembacaan gugatan dari Penggugat yang dianggap dibacakan dan Majelis Hakim langsung membacakan jawaban dari pihak Tergugat.

 

Tri Lestari dari Biro Hukuman Pemda DKI Jakarta yang dalam kasus ini bertindak sebagai pengacara Tergugat, mengatakan bahwa pada intinya gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, kabur atau tidak jelas.

 

“Kadaluarsa karena menurut kami mereka sudah tahu pada saat sidang perkara 239 tanggal 22 Oktober 2018. Gugatannya kabur karena pasal-pasal yang dicantumkan dalam gugatan tidak sesuai dengan apa yang didalilkan. Mereka mengungkapkan pasal di dalam Pergub 171 Tahun 2016. Tapi setelah saya kaitkan dengan gugatan yang diajukan, itu tidak nyambung. Makanya gugatannya kabur atau tidak jelas,” ujar Tri Lestari.

 

Sementara itu, Endang Sulas Setiawan yang merupakan kuasa hukum Penggugat menilai bahwa apapun jawaban dari Tergugat adalah sah-sah saja. Pihaknya akan akan menanggapi jawaban tersebut dalam agenda sidang berikutnya yakni pembacaan replik.

 

“Itu kan jawaban dari Tergugat. Kami mengajukan gugatan ya sesuai dengan Undang-Undang PTUN dan juga Perma Nomor 6 Tahun 2018. Mereka sebut gugatan kami kadaluarsa mungkin karena mereka belum baca Perma Nomor 6 Tahun 2018 itu. Pokoknya nanti kami tanggapi lewat replik,” tutur Endang Sulas Setiawan.

 

Sebelumnya, Lurah Pademangan Barat Jakarta Utara, Dini Paramita Sapaty digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh sejumlah warga yang tidak puas dengan hasil pemilihan Ketua RW 16 tahun 2018 silam.

 

Gugatan tersebut tercatat di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 5/G/2019/PTUN.JKT tanggal 17 Januari 2019.

 

Hatoguan Siregar selaku kuasa hukum warga (Penggugat) mengatakan bahwa secara garis besar proses pemilihan Ketua RW 16 Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

 

“Ada beberapa Tatib yang mereka buat itu kontradiktif bahkan tidak merujuk pada Pergub 171 Tahun 2016. Contoh, Tatib itu harus dibuat melalui musyawarah warga sesuai yang tertera di Pasal 41. Itu tidak dilakukan oleh panitia termasuk juga dalam menetapkan hak pilih yang benar-benar tidak demokratis. Dari satu RT mereka tetapkan hanya 3 suara. Padahal, satu RT itu ada seratusan pemilik KTP,” ujar Hatoguan Siregar di PTUN Jakarta, Senin (4/2/2019) siang.

 

Selain itu Lurah Pademangan Barat, Dini Paramita Sapaty juga dinilai kurang peka dengan aspirasi warganya sendiri yang tidak puas dengan hasil pemilihan Ketua RW 16 karena dalam prosesnya diduga terdapat sejumlah pelanggaran.

 

Akibatnya, proses pemilihan Ketua RW 16 Kelurahan Pademangan Barat diwarnai dengan berbagai aksi unjuk rasa. Oleh sebab itu, sejumlah warga merasa keberatan dan dirugikan hingga akhirnya menggugat SK Lurah Pademangan Barat ke PTUN Jakarta.

 

“Sesuai dengan isi gugatan, kami meminta agar Surat Keputusan Lurah Pademangan Barat Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Rukun Warga (RW) 016 Kelurahan Pademangan Barat masa bakti 2018-2021 tertanggal 10 Oktober 2018 dibatalkan atau tidak sah. Tidak hanya itu, kami juga meminta supaya Tergugat mencabut Surat Keputusan Lurah Pademangan Barat Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Rukun Warga (RW) 016 Kelurahan Pademangan Barat dan melakukan pemilihan ulang  RW 016 berdasarkan Azaz Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia,” tutur Endang Sulastri Setiawan dari tim kuasa hukum penggugat.

 

Sementara itu, Tri Lestari dari Biro Hukum Pemda DKI Jakarta yang bertindak sebagai kuasa hukum Tergugat, dalam kasus ini adalah Lurah Pademangan Barat, menilai bahwa gugatan seperti ini merupakan suatu kewajaran yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang kalah dalam pemilihan.

 

“Tadi sidang persiapan yang ke-dua. Jadi setelah ini nanti tanggal 11 langsung jawaban. Perkaranya terkait SK pengangkatan Ketua RW 016. Kan masa jabatan Ketua RW 016 yang lama yakni Bapak Rizal sudah berakhir, sekarang ada Ketua RW yang baru namanya Bapak Effendy. Nah, yang lama ini tidak terima dengan SK Lurah Pademangan Barat. Jadi ini biasa ya, tidak perlu dibesar-besarkan. Biasalah, pihak yang kalah gimana sih,” kata Tri Lestari.

 

 

(red)

Reporter : Hamdi Putra

, , , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *