Eva Ingatkan Pemeriksaan BPK

(Foto: dwnews)

DiamodnNews, NTB –  Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Barat Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih bersama Sekertaris Daerah H. Moh. Taufiq mengingatkan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB yang sedang menyasar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

 

Hal tersebut dilakukan Eva saat memimpin Rapat Pimpinan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Gerung, Senin (18/2).

 

Eva menuturkan dirinya telah menerima para pemeriksa tersebut sejak hari pertama ia menjalankan tugas  sebagai Plh. Bupati pada tanggal 8 Februari 2019 lalu.

 

“Pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari ke depan sampai dengan tanggal 12 Maret. Lanjut selama 6 hari pemeriksaan untuk bantuan Partai Politik,” kata Eva

 

Untuk itu, Eva berharap Kepala OPD untuk kooperatif memenuhi permintaan BPK dan tidak keluar daerah untuk sementara waktu. Jika ada permintaan yang dibutuhkan oleh BPK, katanya, bisa segera untuk dipenuhi oleh Kepala OPD.

 

“Jumat ini BPK turun ke lapangan. Untuk Kepala OPD yang jadi sample pemeriksaan  untuk siap-siap dikunjungi BPK ditemani Inspektorat,”  ujar Eva.

 

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),  Mahyudin mengatakan bahwa hampir seluruh persiapan administrasi sudah lengkap kecuali di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

 

“Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum lengkap, namun baru mencapai 80 persen,” terang Mahyudin.

 

Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Dikbud, Khairuddin yang langsung dikonfirmasi, pun menjanjikan pihaknya akan menuntaskan persoalan tersebut di minggu ini.

 

Dari hasil pantauan lapangan, tim pemeriksa sudah mulai turun hari ini ke OPD terkait seperti ke Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR yang menjadi sasaran utama.

 

Sedangkan untuk  Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat, terkait dengan  penarikan kendaraan dinas roda dua,  Kepala BPKAD meminta untuk segera dituntaskan.

 

“Yang sudah diberita acarakan baru 20 kendaran sepeda motor. Kami diminta oleh BPK untuk semuanya segera diserahkan,” tegas Mahyudin.

 

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Aisyah Desilina menegaskan,

 

“untuk kendaraan dinas dewan ini dari 41 yang harus diserahkan ke BPKAD,  baru diserahkan 20 dan rencanannya hari ini akan dikumpulkan untuk cek pisik di BPKAD. Sisanya masih digunakan untuk operasional, yaitu digunakan oleh sopir pimpinan, para kasubbag, dan staff  pengantar surat,” sanggah Desilina.

 

Mahyudin tetap meminta agar sisa kendaraan dinas tersebut segera ditarik pihaknya.

 

“Karena selain penyerahan secara administrasi, juga harus ada fisiknya,” pungkas Mahyudin.

 

(red)

 

, ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *