Kantor DPP Partai Berkarya Terancam Digusur, Penjaga Gedung Diduga Tidak Digaji Selama 5 Bulan

Kantor DPP Partai Berkarya di Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019) siang (Foto: dwnews/ Hamdi Putra)

DiamondNews, Jakarta – Kantor DPP Partai Berkarya yang berada di Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, Cilandak, Jakarta Selatan, terancam digusur.

 

Sebagian lahan tempat berdirinya gedung DPP Partai Berkarya terkena dampak pelebaran jalan untuk mengurangi kemacetan akibat beroperasinya tol Depok-Antasari (Desari).

 

Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis (27/9/2018). Adapun ruas yang diresmikan yaitu Seksi I Antasari-Brigif sepanjang 5,8 km. Kehadiran jalan bebas hambatan ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas orang dan barang dari Jakarta ke Depok.

 

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat (22/2/2019) siang, bangunan di kanan-kiri kantor DPP Partai Berkarya sudah rata dengan tanah.

 

Walaupun sudah ditandai dengan tiang yang diberi cat warna merah sebagai batas lahan yang akan terkena dampak pelebaran jalan, kantor DPP Partai Berkarya sama sekali tidak tersentuh.

 

Caca, petugas partai bagian KTA ketika dimintai keterangan mengatakan bahwa segala aktivitas kepartaian di kantor DPP Partai Berkarya tetap berjalan seperti biasa.

 

“Kurang tahu kapan (digusur). Mungkin abis Pemilu kali ya. Kalaupun digusur, ya bagian depannya dulu, halaman kantor. Sekarang aktivitas masih berjalan, ini mau ada rapat, udah banyak yang datang tuh,” ujar Caca.

 

Sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan memakai atribut Partai Berkarya terdengar membicarakan rencana penggusuran tersebut. Beberapa diantara mereka yang baru datang tampak ragu-ragu saat memasuki area kantor DPP Partai Berkarya.

 

“Masih ada orang gak ya? Atau DPP sudah pindah?” Tutur seorang wanita yang tidak bersedia menyebutkan namanya.

 

Ia mengaku prihatin dengan kondisi Partai Berkarya saat ini. Sebab, setelah gedung Granadi disita oleh negara beberapa waktu yang lalu, tiba saatnya kantor DPP Partai Berkarya yang harus terkena penggusuran.

 

“Mungkin nanti pindah ke Menteng, tapi gak tahu juga sih pastinya bakalan pindah kemana. Kalau kata orang mah, sudah jatuh terhimpit tangga,” ucapnya saat diajak berbincang.

 

Mereka berharap DPP Partai Berkarya telah menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Satu hal yang paling penting adalah loyalitas dan kecintaan para kader atau simpatisan tidak tergerus karena masalah yang datang silih berganti.

 

“Mudah-mudahan Partai Berkarya tetap solidlah ya, tetap fokus untuk empat persen parliementary threshold,” katanya.

 

Sementara itu, Hari Nugroho selaku Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta saat dihubungi untuk meminta klarifikasi mengenai proyek pelebaran jalan dan imbasnya terhadap Partai Berkarya, sama sekali tidak memberikan respon.

 

Di samping itu, kabar kurang sedap juga berhembus di kalangan kader dan simpatisan Partai Berkarya. Salah satu penjaga gedung yang sangat setia dan dianggap ‘orang lama’ diduga belum menerima gaji selama lima bulan.

 

“Dia orang berjasa juga buat Partai Berkarya. Bayangin, infonya udah lima bulan gak digaji. Padahal gajinya jauh di bawah UMR. Kalau gini anak dan istrinya mau makan apa coba? Mungkin dari atas sudah turun, tapi nggak sampai ke tangan beliau,” ujar narasumber yang meminta dirahasiakan identitasnya.

 

Neneng A Tuty yang merupakan Bendahara Umum DPP Berkarya ketika dihubungi untuk mengklarifikasi isu tersebut, tidak dapat tersambung. Nomor telepon genggam miliknya dinyatakan berada dalam kondisi tidak aktif.

 

Beberapa waktu yang lalu, Oktoberiandi selaku Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) membenarkan bahwa terdapat masalah besar di tubuh Partai Berkarya.

 

“Saya harus melihat objektif di partai kami tidak ada manajemen dan tidak ada planning. Kami tidak ada konsep dan tidak ada pedoman. Dalam rapat saya sudah sampaikan bahwa kita perlu Grand Strategy. Berbeda dengan partai lain,” ujar Oktoberiandi di DPP Partai Berkarya, Selasa (19/2/2019).

 

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Generasi Muda Berkarya (GMB), Raden Andreas Nandiwardhana. Menurutnya, manajemen Partai Berkarya yang buruk harus segera diperbaiki dan dioptimalkan.

 

“Dengan tidak adanya manajemen yang baik terjadilah inkonsistensi terhadap Pilpres atas dasar kepentingan. Di daerah terjadi perpecahan internal. Sesama caleg di satu dapil itu berselisih, saling menjatuhkan. Banyak petinggi partai yang tidak aktif tapi tidak dicarikan penggantinya. Padahal seharusnya kepentingan partai harus diutamakan untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

 

(red)

 

Reporter : Hamdi Putra

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Danrem 162/WB "Hadapi Tantangan Tugas Dengan Semangat dan Penuh Dedikasi"

Sab Feb 23 , 2019
DiamondNews, Mataram – Danrem 162/WB […]