Sayap Partai Berkarya : Polri Tak Berani Usut Kasus Ahmad Basarah Soal Pak Harto ‘Guru Korupsi’

Sejumlah pada ormas dan orsap Partai Berkarya serta loyalis Pak Harto usai acara diskusi di Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019). (Foto: dwnews/ Hamdi Putra)

DiamondNews,  Jakarta – Menjelang Pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 nanti, organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi sayap (orsap) Partai Berkarya secara rutin menggelar acara diskusi seputar situasi dan kondisi politik dalam negeri saat ini.

 

Sebab, semakin mendekati jadwal yang telah ditentukan, serangan demi serangan terhadap Partai Berkarya semakin gencar dilancarkan oleh lawan politiknya.

 

“Kebetulan tema diskusi rutin kami hari ini membahas apakah benar Pak Harto ‘Guru Korupsi’ sebagaimana yang pernah dilontarkan Ahmad Basarah dari PDIP,” ujar Hardy Chrisianto selaku Sekjen DPP Laskar Berkarya di Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/3/2019).

 

Menurutnya, tagline Pak Harto ‘Guru Korupsi’ yang dipopulerkan Ahmad Basarah merupakan tuduhan keji yang dapat menggerus suara Partai Berkarya yang dimotori oleh trah cendana sebagai putra-putri Pak Harto.

 

“Fitnah yang dilancarkan terhadap Pak Harto adalah serangan yang tidak kunjung selesai. Oleh sebab itu, diskusi kali ini menjadi penting agar para kader dan loyalis Pak Harto mampu menjelaskan kepada masyarakat awam tentang fitnah tersebut,” tutur Hardy Chrisianto.

 

Ormas dan orsap Partai Berkarya termasuk para loyalis Pak Harto sepakat akan terus mengawal kasus Ahmad Basarah yang telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Senin (3/12/2018) silam.

 

Ia menilai Polri terkesan lemah dan tidak memiliki keberanian untuk mengusut tuntas kasus tersebut lantaran terlapor merupakan pihak yang berada di sekitar pemegang tampuk kekuasaan saat ini.

 

“Sudah jelas-jelas yang bersangkutan melakukan tindak pidana terhadap Pak Harto. Dia juga bisa dikategorikan sebagai orang yang melakukan black champaign atau hate speech. Kami akan kawal terus kasus ini. Kami juga sudah berkirim surat kepada Kapolri dan mendatangi Bareskrim untuk menanyakan perkembangan kasusnya,” kata Hardy Chrisianto.

 

Sementara itu, Arie Pujianto selaku Wakil Ketua Umum Hasta Mahardika Soehartonesia (HMS) mengatakan bahwa jangan sampai negara melabeli mantan presidennya sebagai koruptor padahal belum bisa membuktikannya.

 

“Sebenarnya kalau saya pribadi saya khawatir label yang diberikan haters ini menjadi suatu fitnah. Kenapa? Kalau kita terbiasa menerima asumsi bukan berdasarkan fakta yang inkrah ini menjadi fitnah besar,” ucap Arie Pujianto.

 

Jika berbicara mengenai korupsi, ia yakin di negara manapun di dunia ini tidak ada yang bersih dari korupsi. Sebab, kekuasan dipandangnya sebagai suatu hal yang dekat sekali dengan korupsi.

 

“Kalau bicara paling banyak, indikatornya apa sih? Kalau menyengsarakan rakyat silahkan ditanya kepada rakyat. Lebih sengsara sebelumnya atau zaman Pak Harto atau setelahnya? Makanya nggak usah bawa-bawa orde karena setiap orde ada korupsinya.”

 

“Inilah sebabnya diperlukan suatu pencerahan kepada kalangan anak muda. Kalau orangtua, saya yakin mereka bisa menjawab sendiri,” ujarnya.

 

(red)

Reporter : Hamdi Putra

 

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *