DIVISI HUMAS POLRI GELAR DISKUSI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI POLDA KEPRI

Diamondworld.co.id, Batam –Divisi Humas Polri Menggelar Diskusi Penyelesaian Sengketa Informasi yang dilaksanakan Polda Kepri, dan dibuka oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes. Pol.Drs, S Erlangga yang Mewakili Kapolda Kepri Irjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.IK. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Pasifik Kota Batam, pada hari rabu (27/11/19).

Kombes Pol Drs. S. Erlangga. Membacakan dalam sambutan Kapolda Kepri dan menyampaikan bahwa Memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan dalam Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis. Seperti yang tertera di Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Diskusi yang diadakan hari ini sangat strategis untuk memantapkan para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Kepri dalam menyelesaikan setiap sengketa informasi yang terjadi, dan bisa dapat lebih memahami kaidah serta tata cara penyelesaian sengketa informasi sehingga dapat mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan Informasi Publik” tutup Kabid Humas Polda Kepri.

Selanjutnya dalam Sambutan Kadiv Humas Polri yang dibacakan oleh “Kabag Anev Biro PID Divisi Humas Polri Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno, menyampaikan dalam menuju polisi yang profesional dan dipercaya masyarakat ada tiga hal kebijakan utama Kapolri yang sederhana yang perlu di fokuskan dalam program Promoter yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang-undang no 9 tahun 1998, dalam kebebasan menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat harus disampaikan dengan etika yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga masyarakat diharapkan dapat mengetahui batasan – batasan yang bisa berdampak pada pelanggaran hukum yang diatur di dalam KUHP Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Polri sebagai badan publik wajib memberikan serta membuka akses bagi setiap pemohon Informasi sesuai yang diamanatkan oleh Undang -undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya dalam acara tersebut diadakan penyerahan plakat Divisi Humas Polri kepada Ketua Komisi Informasi Publik Prov Kepri, sebagai wujud kerja sama yang sinergis dan dilanjutkan dengan sesi Foto Bersama para peserta Diskusi.

Dalam kegiatan Acara tersebut turut dihadiri oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S. Erlangga, Kabag Anev Biro PID Divisi Humas Polri Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno beserta TIM, Ketua Komisi Informasi Publik Prov Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Para PPID Satker Polda Kepri, para Kabag Ops dan Kasubbag Humas Polres dan para Kapolsek jajaran Polresta Barelang. (Hany)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *