LBH Gold Dragon Trust, ” Debkolektor harus paham peraturan dan UU tentang utang Piutang

Diamondworld.co.id, Batam – Maraknya pemberitaan tentang penyekapan seorang ibu dan dua orang anaknya oleh seorang Debkolektor di Batam membuat LBH Gold Dragon Trust bersuara, ” Debkolektor harus paham peraturan dan UU tentang Utang Piutang. hal ini disampaikan Andi Kusuma, SH M.Kn selaku Pendiri LBH Gold Dragon Trust diruang kantornya The Central Bussinis Sukajadi (29/11).

Andi mengatakan, Perjanjian Utang Piutang adalah hubungan perdata. Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) tidak diatur secara tegas dan terperinci, namun bersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama (selanjutnya untuk kemudahan, maka istilah yang dipergunakan adalah “perjanjian utang piutang”). Pasal 1754 KUH Perdata. “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” lanjutnya Andi menerangkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Sehingga, kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian utang piutang tersebut harus dengan iktikad baik dilaksanakan. Dalam hal tidak ada atau bahkan kesepakatan rinci tidak dituangkan dalam suatu bentuk tertulis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata, ditegaskan bahwa aturan umum dalam KUH Perdata akan berlaku dan menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak. Berikut dikutip Pasal 1319 KUH Perdata sebagai berikut.

Terkait wanprestasi Andi menjelaskan, Banyak para ahli hukum perdata mengkategorikan wanprestasi ke dalam 4 (empat) keadaan, yaitu Sama sekali tidak memenuhi, Tidak tunai memenuhi prestasi, Terlambat memenuhi prestasi, Keliru memenuhi prestasi. Dengan berpatokan pada KUH Perdata, maka setiap penafsiran, tindakan, maupun penyelesaian sengketa yang muncul harus dirujuk pada perjanjian utang piutang dan KUH Perdata. Termasuk untuk menentukan suatu pihak berada dalam keadaan wanprestasi terang Andi Kusuma.

Muara terakhir dari keadaan wanprestasi ini adalah pengajuan gugatan terhadap pihak yang berutang. Dengan demikian, pengadilan terkait didasarkan pada bukti yang kuat akan menyatakan si berutang berada dalam keadaan wanprestasi, dan diwajibkan untuk memenuhinya, serta apabila diminta pengadilan akan meletakan sita terhadap harta benda si berutang. Artinya, kekuatan eksekutorial dimiliki oleh pihak yang mengutangkan, sehingga secara hukum dia berhak meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi barang si berutang tersebut.

Dalam wawancaranya Andi juga mengatakan tentang adanya keterlibatan pihak kepolisian dalam penagihan, itu tidak mungkin, kata Andi, “bahwa polisi adalah alat Negara, yang berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) yang mana fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ditinjau dari tujuan pembentukannya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU Kepolisian). Jadi keterlibatan pihak kepolisian sebagai menerima laporan perselisihan dari kedua belah pihak dan mengawal eksekusi setelah putusan pengadilan.

Andi Kusuma, SH., M.Kn yang juga sebagai Ketua Umum Dewan Federasi NGO 369 menghimbau agar masyarakat jangan merasa takut jika terbelit hutang, jika niatnya benar dalam berutang tapi terjadi wanprestasi disaat berhutang sebaiknya koperatif saja dengan pihak pemberi utang. Kalau ada penekanan dari pihak pemberi utang laporkan kepada kepolisian.

Andi menegaskan bahwa, Urusan utang piutang adalah murni hubungan keperdataan antara si berutang dan yang mengutangkan berdasarkan Pasal 1754 jo. 1338 jo. 1319 KUH Perdata, lebih lanjut mekanisme penagihannya harus sesuai dengan ketentuan hukum perdata katanya mengakhiri. ( Tim – DNews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *