Berharap Dapat Memberikan Draf PL Menyesatkan Kepada Walikota Saat Pelantikan, LPM Kabil Malah Dipanggil Ke Polsek Nongsa dan Diminta Menghentikan Niatnya

DNews, Batam – Berawal dari informasi media Diamond News 12/1/2020 kepada Kapolda Kepri Irjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K melalui Whatsapp nya tentang keresahan masyarakat Kabil atas pertemuan LPM Kabil dengan RT RW dan Tokoh masyarakat Kabil (11/1) di fasum RW 12 Kabil, dimana ada upaya percobaan akan mengurang ukuran Fasum masyarakat oleh LPM Kabil yang akan dilantik malam (12/1) dengan memberikan Draf PL yang telah disiapkan oleh mafia Lahan dan akan di berikan ke Walikota saat pelantikan telah membuat keresahan tokoh masyarakat Kabil dan masyarakat luas.

Lahan berada di RT 003 RW 019 diantaranya, Lapangan Sepak Bola, Lahan Pembangunan SMPN 63, Masjid Darussalam PKDP Nongsa tersebut mendapat respon dari Kapolda Kepri sehingga Kapolsek Nongsa, Kanit 1 Subdit 1 Ditkrimsus Polda Kepri, Kanit 1 Subdit 4 Ditkrimsus Polda Kepri, Kanit 2 Subdit 1 Ditkrimsus Polda Kepri, Kanit 3 Harda Polresta Barelang, Panit 1 Subdit 4 Ditkrimsus Polda Kepri, Panit 1 Subdit 3 Ditkrimsus Polda Kepri, Kanit Reskrim Polsek Nongsa, Panit 1 dan 2 IK Polsek Nongsa langsung turun kelapangan dan gelar pekara, kemudian memanggil seluruh tokoh masyarakat yang terkait dengan permasalahan Lahan termasuk Ketua LPM Kabil. Juga hadir dalam pertemuan Lurah Kabil, Tokoh masyarakat diataranya Ketua Umum Gempar Sony Piliang, Wamai Yuslim, Rispani, Nixon Sihombing, Ijan Fahrudin, Safriadi, Arifin, Afrizal, Topik Sipayung, Rambe, Lis Azrusman, beberapa RT RW  dan penggarap lahan Efendi Ginting.

Diawali dengan Pembukaan & Penyampaian oleh Kapolsek Nongsa, “selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, sehingga dapat berkumpul disini untuk membicarakan masalah lahan yang ada di Kabil, silahkan bapak-bapak menyampaikan permasalahannya yang ada” katanya. Ketua LPM terpilih Kasmu menyampaikan, “Program kerja LPM berencana ingin menimbun lahan SMPN 63 untuk diratakan dan ada rencana pembangunan GOR, terkait dengan draf  yang menjadi keresahan tersebut bukan saya yang membuat tapi saudara Purba” kata Kasmu mengawali pertemuan. Dimana dalam Draf ada upaya mengurangi ukuran lahan Mesjid Darusalam dari ukuran 50 x 100 m menjadi 50x 72 m, Lahan SMPN 63 yang juga telah disepakati sebelumya di Polsek Nongsa beberapa bulan yang lalu ukuran 7.200 m2 menjadi 3,500 m2, dan lahan lapangan Bola yang berada di pinggir jalan dalam PL tersebut berubah ada bangunan Ruko sebanyak 18 Unit dipinggir jalan tersebut.

Perwakilan Masjid Darussalam, “Kami tidak ingin lahan tersebut atau dikurangi dari luas 50 x 100 dan tidak ingin sejengkal pun berubah, hal ini sudah pernah diselesaikan di Polsek Nongsa dan ada bukti kesepakatan untuk tidak mengganggu lahan mesjid, apa lagi lahan tersebut dalam pengajuan sertifikat ke BPN”. Pernyataan yang sama Perwakilan sekolah, “Kesepakan yang sudah kita buat ini jgn di otak Atik lagi, biarkan luas lahan SMPN 63 7200, kami sudah menyerahkan lahan tersebut ke Pemerintah untuk melakukan pengukuran dan mengeluarkan legalitas lahan”. Kanit Reskrim Polsek Nongsa, “minta semua pihak menahan diri, kita tunggu hasil pengukuran lahan sekolah dari dari BPN”. Kanit Krimsus, “Kita sama menjaga keamanan dan ketertiban karena sama-sama kita ketahui bahwa lahan tersebut belum ada legalitasnya, baik dari pengembang maupun dari masyarakat, “Mari kita sama-sama mengurus legalitasnya”.

Kanit Harda Polresta Barelang mengatakan, “Tugas kami bukan untuk melegalkan lahan tersebut karena itu tugas instansi lain, Adapun tujuan kami agar disitu tidak terjadi tindak pidana kalau memang ada permohonan ke dinas terkait bukan berarti lahan tersebut sudah boleh di gunakan”, terangnya. Efendi Ginting yang menggarap lahan mengatakan, “Masalah lahan tersebut kami akan perbaiki gambarnya, kita tetap akan selesaikan semua permasalahannya”.

Kapolsek Nongsa Ramadhanto mengatakan, “Semoga setelah ini kita menemukan solusi yang terbaik untuk kebaikan kita semua, kami tidak ingin ada keributan apalagi sampai ada korban. Saya ingin mendalami status lahan tersebut terkait dengan legalitasnya, Kasmu selaku ketua LPM harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan, Masyarakat menolak atas usulan saudara. Terkait lahan SMPN 63, kami ingin sesegera mungkin dilakukan oleh Pemko Batam karena ini menyangkut sekolah Negeri, Kita sepekat lahan Masjid, lahan SMPN 53 dan Lahan lapangan bola tidak ada yang berubah atau dikurangi ukurannya”, terang kapolsek.

Dalam pertemuan Draf yang merubah ukuran ketiga fasum tersebut tidak diakui dan tidak boleh diserahkan kepada Walikota Batam malam Pelantikan LPM Kabil. Dan semua Fasum ukurannya tetap seperti semula. Jika penggarap lahan tidak mengindahkan hasil musyawarah, maka dianggap melawan hukum, kata Kapolsek Nongsa. (Tim-DNews)

Tinggalkan Balasan