Warga Kampung Kendal Sari Tanjung Riau Minta BP Batam Keluarkan Legalitas Lahan Kavling Pemindahan

DNews, Batam – Dipicu oleh sekelompok orang datang memagar jalan masuk kavling pemindahan kampung Kendal Sari di Tanjung Riau Jumat, 24/1/2020, hal ini membuat marah warga pemindahan dari Tanjung Uncang dan hampir bentrok antara sekelompok yang memagar jalan tersebut dengan warga yang telah membangun di lokasi tersebut.

Ketika media DNews komfirmasi dengan salah seorang kelompok pemagar lahan Nahor mengatakan, “kami pagar ini karena ini dulunya milik bos kami Tan Naki Eks CV. Satwa Adi, benar UWTO nya sudah berakhir sejak 2016, tapi saat ini kami sedang mengajukan kembali”. Ditambahkan Nahor, karena kami sedang mengajukan kembali ke BP Batam, dan masyarakat yang dipindahkan juga belum memiliki surat dari BP Batam maka kami minta lahan ini sama – sama kita kosongkan hingga BP Batam menentukan siapa yang menjadi pemilik yang sah, tegas Nahor.

Melalui Telpon Genggam saat komfirmasi dengan Sinambela Ditpam BP Batam menjelaskan, “kami sudah kelokasi, terkait permasalahan di Kampung Kendal Sari lahan tersebut saat ini menjadi penguasaan BP Batam. Dan BP Batam belum memberikan kepada siapapun, jadi Baik Tan Naki atau CV. Satwa Adi maupun masyarakat yang dipindahkan belum mempunyai legalitas yang sah. Dalam waktu dekat kami akan segera memasang Plang dilokasi agar tidak ada yang merasa memiliki dan menimbulkan komfilk dilokasi”.

Sementara Salim sebagai koordinator pemidahan warga kekampung Kendal Sari Tanjung Riau di lokasi yang sama mengatakan kepada awak media, “Kami sejauh ini sudah melakukan hal yang benar, awalnya warga akan direlokasi ke Batu Aji melalui Grup PT Sahabat Baru Kita, yaitu PT Ateng Brother mendapat persetujuan BP Batam nomor : B/2096/A4.2/3/2016. Namun lahan tersebut tumpang tindih dengan PT. Lindung Alam, karena belum ada lahan pengganti dan pemindahan sudah mendesak kita mengajukan lahan disini Kampung Kendal Sari, dan ini kita lakukan karena kita tau lokasi ini sudah tidak ada yang punya atau lahan dikuasai oleh BP Batam”, kata Salim. Ditambahkan Salim, jika Tan Naki atau Eks CV Satwa Adi masih ingin memiliki lahan ini, seharusnya 2 (dua) tahun sebelum habis beliau mengajukan ke BP Batam, tapi sejak habis masa UWTO nya sekitar tahun 2016, beliau baru mengajukan beberapa bulan yang lalu. Seperti sama – sam kita ketahui tentang permohonan lahan, jika sudah diberikan maka lahan harus dibangun. Sementara sejak beliau menguasai lahan hingga habis UWTO nya tak ada satu bangunan pun di lokasi, tentunya ini juga telah melanggar peraturan tentang penguasaan lahan.

Lanjut Salim bahwa permasalahan lahan ini telah ditata dan ditempati warga namun mendapat perlawanan dari pihak CV. Satwa Adi. Permasalahan ini telah dibawa ke RDPU ( Rapat Dengar Pendapat Umum) di Komisi I DPRD Batam pada tanggal 9/12/2019. Dari hasil RDPU tersebut Komisi I DPRD Batam merekomendasikan kepada Ketua DPRD kota Batam agar kiranya dapat menyampaikan rekomendasi kepada kepala BP Batam supaya BP Batam dapat memberikan solusi untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat demi menjaga situasi dilapangan tetap kondusif. Hasil RDPU tersebut sudah ditindak lanjuti oleh ketua DPRD Kota Batam membuat surat rekomendasi nomor : 576/170/XII/2019 tanggal 19/12/2019 kepada Kepala BP Batam. Salim berharap Kepala BP Batam dapat memberikan lahan tersebut kepada masyarakat pemindahan sebagai dasar pengganti lahan yang diberikan BP Batam pada tahun 2016 di Batu Aji namun lahan timpang tindih. Untuk CV Satwa Adi atau Bapak Tan Naki karena hak kepemilikannya sudah dicabut BP Batam, dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, harapan saya jangan menakuti masyarakat dengan menurunkan orang – orang kelokasi, jika masih ingin memiliki lahan tentunya ada prosedur, ajukan saja ke BP Batam. Karena dengan nemurunkan sekelompok orang kelokasi akan membuat keadaan tidak kondusif, kata Salim mengakhiri. (HR).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *