Debitur Minta OJK Segera Surati Seluruh Perusahaan Pembiayaan tentang Penangguhan Sesuai Intruksi Presiden

DNews, Batam – Intruksi Presiden dan POJK terkait dampak Covid-19 hingga saat ini belum dilaksanakan oleh seluruh perusahaan pembiayaan seperti Lesing, Finance, BPR dan Perbankan. Salah seorang Debitur inisial “RH” mengatakan, ” dengan adanya Intruksi Presiden dan POJK nomor : 11/POJK.03/2020 terkait penangguhan hutang bagi debitur maka ini menjadi harapan kami semua agar seluruh perusahaan mengidahkan Intruksi Presiden dan POJK tersebut”, disampaikan RH pada 21/4/2020 kepada awak media di Batam Centre.

Dilanjutkan RH yang juga tergabung dalam salah satu organisasi online bahwa sebagai debitur mereka tidak menuntut yang macam – macam, Seperti hasil pertemuan sesama debitur mereka mengajukan sesuai apa yang dikatakan oleh bapak Presiden RI dan Peraturan OJK yang telah dikeluarkan. Beberapa hari yang lalu ratusan debitur telah mendatangi kator OJK di Batam Centre, dalam pertemuan tersebut juga telah disampaikan oleh perwakilan debitur dimana mereka mengajukan agar seluruh perusahaan pembiayaan menangguhkan pembayaran kredit selama satu tahun. Jika itu dianggap berat bagi perusahaan pembiayaan minimal debitur minta 6 bulan dapat ditangguhkan tanpa sarat atau ada embel – embel bayar mengatas namakan administrasi. Dan jika keadaan ekonomi membaik atau pandemi Covid-19 ini berakhir dalam dua atau tiga bulan, maka para debitur bersedia dikembalikan seperti mekanisme awal.

RH menambahkan bahwa sejak diberlakukannya “Stay at home” oleh pemerintah yang hingga sekarang berjalan satu bulan lebih semua usaha para debitur mengalami kemerosotan. bahkan bisa dikatakan untuk makan saja tidak bisa. “Maka dengan adanya kebijakan ini kami berharap OJK Batam segera mengeluarkan kebijakan kepada seluruh perusahaan pembiayaan. Sesuai janji OJK Batam yang akan mengumumkan kebijakannya pada hari kamis tanggal 23/4/2020, kami dari seluruh debitur akan menunggu. Dan pada hari kamis tersebut kami akan kembali ke OJK Batam untuk mendengarkan hal tersebut, ujar RH.

Ditempat terpisah salah seorang debitur Adira Finance inisial “S” mengatakan bahwa dia hingga bulan Maret 2020 masih lancar melakukan pembayaran. memasuki bulan April 2020 beliau merasa tak sanggup melakukan pembayaran ansuaran mobilnya, dan dia mengajukan tertulis pada bulan April ini kepada Adira Finance. beberapa hari yang lalu pengajuannya mendapat persetujuan dengan ketentuan diberi pengurangan pembayaran selama 3 bulan dimulai dari bulan Maret 2020 dan diminta membayar administrasi Rp. 1.250.000,-. Mendengar harus membayar administrasi dan keringanan dimulai dari Bulan Maret 2020, “S” merasa keberatan. “Saya sudah membayar bulan Maret 2020 dan mengajukan bulan April, mengapa keringanannya dimulai bulan maret? Artinya saya hanya mendapat keringanan 2 bulan saja. Kemudian saya harus membayar biaya administrasi Rp. 1.250.000,- saya mengajukan keringanan karena tak ada uang, kok malah menanbah uang keluar? tutur “S” dengan kesal.

Herndra Fauzi Sekretaris LSM Persia yang pernah bekerja di salah satu Bank pembiayaan kredit mengatakan bahwa perusahaan pembiayaan memeng memiliki kewenangan membuat peraturan perkreditan di Lesingnya masing – masing, tapi perturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang -undangan. Contoh pada saat sekarang, ini termasuk musibah yang tidak dibuat – buat, mana ada yang mau dengan kondisi sekarang. Maka perusahaan harus memberikan keringanan bagi debiturnya. dan hal ini juga tertuang dalam KUHAP Perdata pasal 1244 – 1245. Apalagi Presiden RI sudah menghimbau kepada seluruh perusahaan pembiayaan agar memberikan penangguhan kepada debitur dan juga sudah dikeluarkan Peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020, jadi tidak ada alasan sebenarnya perusahaan pembiayaan keberatan dalam hal ini, jelas Hendra Fauzi. (HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *