Federasi NGO 369 Kepri Desak Walikota Batam Mengajukan Pemberlakuan PSBB Ke Menkes RI

DNews, Batam – Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Tertulis pula di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 pasal 2, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria. Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada nantinya Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak.

Andi Kusuma, SH. M.Kn Ketua Dewan Presidium Federasi NGO 369 mengatakan, “dengan melonjaknya angka kasus positif COVID-19 di Kota Batam dan semakin terpuruknya perekonomian, maka kami dari Federasi NGO 369 mendesak Pemerintah Kota Batam segera mengajukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kami minta agar Walikota Batam segera mengajukan PSBB ke Menkes melalui Gubernur Kepulauan Riau”.

Lanjut Andi menjelaskan bahwa sudah sebulan lebih anjuran “physical distancing, stay at home atau dirumah aja”. Ada yang nurut, ada yg terpaksa tetap keluar rumah karena tuntutan ekonomi, ada pula yang bersikap tidak peduli. Karena apa? Karena hanya sebatas himbauan., masyarakat tidak terikat pada peraturan yang memiliki komponen penindakan”.

“Setelah sebulan lebih kita menjaga physical distancing, bagaimana hasilnya? Apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani wabah ini? Bagi bagi sembako?! Sampai kapan ini bertahan? Sembako habis lalu apa lagi?. Dalam hal ini harus jelas, harus ada target, tolak ukur dan hasil dalam penangannya”, Tutur Andi Kusuma.

“Batam ini kecil, seharusnya sangat mudah penanganannya. Sambil mengajukan PSBB dan menunggu jawaban pemerintah Pusat, Coba lah mandiri gandeng pengusaha lokal, Lakukan rapid test massal, Karantina perkecamatan, Yang positif rawat di Galang. Apalagi sudah ada fasilitas yg disiapkan pemerintah pusat. Yang Suspect, tetangga atau perangkat RT mengawasi. Semua harus berkontribusi tandas Ketua Dewan Presidium Federasi NGO 369 , Andi Kusuma, SH., MKn (HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *