H. Syamsuar Gurbenur Riau Larang Sembilan Bupati atau Walikota Gunakan Bansos untuk Kepentingan Politik

DNews, Pekanbaru – Gubernur Riau H. Syamsuar mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang larangan bantuan sosial Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang digunakan sebagian kelompok untuk kepentingan politik. Surat itu disampaikan Gubernur kepada sembilan Bupati dan Walikota yang daerahnya melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2020 mendatang. Adapun sembilan daerah yang akan melaksanakan Pilakda Serentak 2020 diantaranya  Bengkalis, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Siak dan Dumai.

Surat tersebut dikeluarkan berdasarkan beberapa aturan di atas, yakni Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Ketentuan Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang 10 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah pergantian Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang akan membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Serta Keputusam Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Terakhir berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.

Berdasarkan hal tersebut Gubernur Riau meminta sembilan kepala daerah dimaksud agar tidak memanfaatkan atau menggunakan bantuan sosial (Bansos) ke masyarakat terkait dampak Covid-19. Baik yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk kepentingan publik. “Penyaluran bantuan sebagaimana angka 1 (satu) agar tidak mencantumkan nama maupun foto kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi cukup mencamtumkan dan nama Pemerintahan Kabupaten/Kota,” kata Gubernur Riau dalam surat tersebut.

Lanjut Gubernur, khusus kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020 agar bantuan sosial masyarakat sebagaimana angka 1 (satu) tidak menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang akan mencalonkan diri pada Pilkada dimaksudnya. Bupati/walikota juga diminta agar menghindari pendistribusian bantuan sosial sebagaimana dimaksud di atas yang memberi keuntungan pribadi, keluarga, golongan, atau kelompok politik tententu. “Melaporkan penyaluran atau pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat sebagai dampak Covid-19 kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Riau,” sebut Gubri.(Hms/Agung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dianggap BLT Tidak Tepat Sasaran Rumah Faisal Kepling V Dolok Masihul Jadi Sasaran Warga

Ming Mei 10 , 2020
DNews, Sergai – Akibat pembagian […]