Diduga Kutipan Biaya Rapid Test 400 Ribu di Bandara Hang Nadim Batam Terindikasi Pungli

DNews, Batam – Beredar isu di sosial media terkait pungutan biaya rapid test mencapai Rp. 400.000,- membuat para pemerhati dan aktivis angkat bicara. Hal yang dilakukan oleh pihak bandara Hang Nadim Batam dianggap oleh sebagian pengamat kebijakan di kota Batam sudah termasuk pungutan liar atau pemamfaatan situasi karena pemeriksaan suhu tubuh atau rapid test sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19 seharusnya gratis bukan mengutip biaya (12/5/2020).

Yustinus Bulolo Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia kota Batam menilai bahwa pungutan rapid test tersebut sudah tidak masuk akal, dan diduga ini bisa saja permainan oknum di Bandara Hang Nadim Batam. “kita lihat begitu bersusah payahnya pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 ini. Seluruh warga disuruh di rumah saja dan didatangi untuk di lakukan rapid test serta diberikan sembako agar kasus ini cepat membaik”, ujar Yustinus. Dalam hal ini penegak hukum harus bertindak tegas dengan kejanggalan yang terjadi seperti ini, Dan sudah dijelaskan walaupun Bandara di buka, itu hanya untuk penumpang yang berkepentingan khusus jelasnya. Harapan Yustinus agar pemerintah tidak menekan masyarakat kecil dengan cara – cara kutipan setiap ada celah,

Hal yang sama juga disampaikan Herwin Saputra Ketum LSM Peduli Ekonomi Rakyat Indonesia, “Dengan kondisi seperti ini sebaiknya pemerintah atau oknumnya janganlah mengeluarkan kebijakan yang aneh – aneh. Negara sedang mengalami masalah besar menghadapi pandami Covid-19 dan korban terus bertambah, masalah bantuan sembako saja pemerintah sudah kewalahan mengawasinya agar tidak terjadi korupsi, kok ini malah membuat celah baru?” tutur Herwin. Ditambahkannya, “jika benar terjadi pengutipan terhadap rapid test, apakah sudah sesuai peraturan, apakah uang tersebut akan masuk ke Kas Negara? karena uang yang masuk ke kas negara tersebut juga harus jelas asal usul dan sumbernya, jika tidak jelas lalu kemana uang itu akan singgah nantinya, Kalau masuk kantong maka itulah yang dinamakan Pungli atau pungutan liar”, ungkap Herwin,

Dikutip dari penjelasan Ombudsman, “Biaya Rapid Test tersebut terlalu mahal untuk ditanggung oleh penumpang. Ketentuan untuk melakukan uji kesehatan atau test (Rapid Test) adalah upaya pemerintah dalam mengisolasi penyebaran Covid-19, seharusnya pemerintah yang menanggung biaya ini bukan penumpang,” jelas Lagat Siadari, Selasa (12/5). Seperti yang telah kita lihat di beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas serta tempat – tempat umum lainnya juga sudah digratiskan, jelas Lagat.

Lanjut Lagat, “Saya sudah koordinasikan hal ini ke Walikota Batam, agar mengambilalih pelaksanana test ini. Didalam bandara itu ada klinik pemerintah kota dan klinik BP Batam. Seharusnya itu dapat diberdayakan tanpa biaya. Jika mesti ada biaya sesuai PNBP pasti tidak seberapa dan masuk kas negara,” ujarnya. Lagat menilai, Direktur BUBU Bandara Hang Nadim Batam Suwarso dan pejabat pembuat komitmen soal Rapid Test terlalu buru-buru, segala penarikan dana dari harus berdasarkan dasar hukum. Karena bandara itu milik negara, maka penarikan uang pungutan dan hasil out pun harus jelas. Ia mengatakan, jangan sampai gara gara Covid-19 ada saja yang memanfaatkan situasi. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan