Diduga Covid-19 Jadi Ajang Bisnis, Kong Kalikong Dinkes, Bubu Bandara dan Klinik Medilab Perjual Belikan Surat Hasil Rapid Test

DNews, Batam – Pemberitaan sebelumnya seperti yang telah disampaikan oleh Bubu Bandara Hang Nadim Batam Suwarso bahwa pihak Bandara tidak mengutip uang dari Rapid Test, tapi karena penumpang butuh surat hasil Rapid Test maka pihak bandara memfasilitasi Klinik Medilab di Bandara.

Pihak Medilab saat dikomfirmasi terkait pembayaran Rapid Test 400 ribu menjawab, “tanyakan saja ke pihak bandara pak..” ketika ditanyakan kembali apa dasar pengutipan tersebut tetap menjawab, “tanyakan saja ke pihak bandara pak”.

Didi Kusmarjadi Kepala Dinas Kesehatan mengatakan hal itu memeng berbayar, “RSBP sendiri juga bayar sebesar 450 ribu adapun berap klinik yang ada di kota Batam Klinik kimia Farma bayar 650 ribu, Klinik dr. Amat Batam center 400 RB.” tuturnya. Lanjut Didi “program tidak bayar adalah ODP dan PDP serta penyisiran, Tidak bayar karena Puskesmas tidak mengeluarkan surat hasil pemeriksaan covid-19.

Yustinus Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) kota Batam mengatakan “dengan pemberitaan ini seolah semua mencari pembenaran masing-masing. Seperti yang disampaikan pihak Bandara yang hanya memfasilitasi tempat, seolah bandara tutup mata dengan pembayaran tersebut tapi jelas ada penekanan kepada penumpang wajib memiliki surat hasil rapid test, inilah celah utama terjadinya bisnis surat rapid test di Bandara. Kemudia pihak Medilab yang tak mau menjawab apapun yang ditanyakan, ini seolah ada yang ditutupi. Sedangkan yang mengutip uang tersebutkan pihak Medilab, mengapa tak bisa menjelaskan dasar dari pengutipan uang tersebut”, kata Yustinus Bulolo. Lanjutnya tentang jawaban Kadinkes, “Jadi selama ini untuk apa semua masyarakat diperiksa atau melakukan Rapid Test kalau tidak diberikan surat hasil test tersebut. Dan sekarang keluar peraturan bahwa berpergian harus mengatongi surat hasil dari Rapid Test sehingga ada celah untuk membisniskan surat tersebut”, tutur Yustinus.

Yustinus mengingatkan, “jikapun memang harus dilakukan pemeriksaan dan mengeluarkan surat hasil rapid test, seharusnya biaya tersebut dikaji ulang kembali. Walikota Batam juga harus bijaksana dalam hal ini, bukannya menciptakan stabilitas kesehatan nasional program pemerintah dan anggaranpun sudah diutamakan untuk melawan Covid-19 ini. Dan Dinas Kesehatan seharusnya dapat mengontrol pemberlakuan biaya tersebut. Jangan sebaliknya mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk kong kalingkong menjadikan hasil rapid Test menjadi ajang bisnis”, ucap Yustinus.

Ketua LSM LAKI kota Batam yustinus juga menyayangkan hasil kerja pemerintah selama ini, “ternyata pemeriksaan dari pihak Puskesmas hasilnya NOL. Bagaimana kita bisa percaya dengan pernyataan pemerintah terkait jumlah yang terpapar positif dan negatif secara benar kalau selama ini setelah diperiksa tidak diberikan hasil test nya. Jadi bisa kita duga laporan ke Walikota sebagai Ketua Gugus tidak valid terkesan laporan tersebut asal – asalan, Jika selama ini pemeriksaan rapid test diberikan hasil test nya, hal itu bisa bermamfaat bagi masyarakat salah satunya untuk perjalanan. Dan surat tersebut juga bisa menjelaskan orang tersebut negatif atau positif secara tertulis kepada masyarakat luas”, terang Yustinus mengakhiri. (Agung /Red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *