Kepala Dinas Kesehatan Jelaskan Tentang Pemberitaan Pembayaran Rapid Test di Bandara Hang Nadim

DNews, Batam – Kepala Dinas Kesehatan kota Batam Didi Kusmarjadi menjelaskan terkait pemberitaan di beberapa media tentang pemerikasaan RDT test di bandara Hang Nadim ditari bayaran. Pemberitaan ini juga menarik perhatian Tim Saber Pungli sehingga menayakan ke pihak Bandara untuk diminta keterangan kata Didi kepada awak media (13/5/2020).

Didi mengatakan bahwa perlu kiranya memberi tanggapan sedikit agar tidak terjadi simpang siur pemberitaan :

  1. Semua penumpang yg akan terbang di wajibkan menjalani test untuk covid 19 PCR atau RDT. Dasarnya adalah surat edaran dari Dirjen P2P (terlampir).
  2. Pihak KKP tidak dpt melaksanakan pemeriksaan Rapid Test. Ini pernyataan kepala KKP kelas 1 Batam, Tentang surat edaran ini, terkait pemeriksaan RDT :
    1. Untuk saat ini pelayanan pemeriksaan rapid test bagi masyarakat umum belum memungkinkan dilakukan di KKP Kelas I Batam.
    2. Masyarakat yang karena tugas mendesak harus melakukan perjalanan menggunakan pesawat dapat mencari pelayanan pemeriksaan rapid test diutamakan ke RS Pemerintah. Apabila tidak memungkinkan, dapat mencari pelayanan pemeriksaan rapid test ke RS/Klinik lainnya.
    3. Bukti hasil pemeriksaan rapid test wajib diberikan ke petugas KKP Kelas I Batam saat pemeriksaan klirens.
  3. Rapid Test (RDT) yg di lakukan di RS pemerintah/ swasta secara mandiri diberlakukan tarif RS/klinik, Ini beberapa contoh tarif yang kami dapatkan :
    1. Rsef 400 K
    2. Rsbp 450 K
    3. Klinik KF 650 K
    4. Medilab 400 K
    5. Klinik dr. Amat 400 K
  4. Pihak bubu Bandara dalam rangka membantu dan memudahkan calon penumpang yang belum sempat melakukan RDT , melakukan mou dengan salah satu klinik untuk membantu menyediakan pelayanan RDT test di Bandara. “Bisa dibayangkan susah nya calon penumpang kalau layanan ini tidak tersedia di lokasi bandara”.
  5. Puskesmas tidak melayani RDT seperti tujuan dimaksud. Kita hanya melayani RDT secara gratis untuk orang yang bergejala (ODP) itu yg skrg sedang di lakukan screening/ penyisiran di berbagai Wilker Puskesmas / Kecamatan.

Dengan tanggapan tersebut diatas Didi berharap masyarakat memahami kondisi yang terjadi saat ini, “yang jelas KKP di bandara Hang Nadim bukan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan, tapi dibawah Mentri Kesehatan, jadi Dinas Kesehatan sebenarnya tidak ada andil atas apa yang terjadi di bandara, namun kami perlu kami meluruskan agar tidak terjadi simpang siur pemberitaan”, jelas Didi Kusmarjadi melalui Whatshap pribadinya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *