Naikan BPJS Dalam Pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo Dianggap Mengangkangi Putusan Makamah Agung dan Melukai Hati Rakyat

DNews, Jakarta – Kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 menuai kritik. Hal ini dapat dianggap melawan Putusan Makamah Agung yang sebelumnya sudah membatalkan Peraturan Presiden tentang menaikan iuran BPJS. Ditengah pandemi Covid-19 menaikan BPJS kebijakan Presiden Joko Widodo dapat melukai hati rakyat Indonesia.

Kenaikan iuran BPJS kali ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020).

Kenaikan tarif BPJS tersebut mulai diberlakukan 1 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut :

  1. Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.
  2. Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.
  3. Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Akan tetapi pemerintah memberikan subsidi Rp. 16.500, – kepada kelas III sehingga yang dibayarkan tetap Rp. 25.500,- dan pada tahun 2021 subsidi yang diberikan akan berkurang Rp. 7.000,- sehingga peserta kelas III  senilai Rp. 35.000,-

Makamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS pada Oktober 2019 dimana Presiden menaikkan tarif iuran BPJS kesehatan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Pembatalan kenaikan tersebut oleh Makamah Agung pada akhir Febuari 2020 dan kelebihan iuran yang telah diambil wajib dikembalikan. Perpres 75/2019 itu juga tak mengatur skema subsidi bagi peserta kelas III layaknya perpres saat ini. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *