Sebuah Harapan Masyarakat di Pemukiman Terisolir Dan Tidak Pernah Tersentuh Pembangunan Oleh Pemkab Tebo

DNews, Tebo, Jambi – Sebuah pemungkiman warga yang dihuni oleh lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) kepala keluaga terletak berdampingan degan desa Tanjung kecamatan Tujuh Koto kabupaten Tebo atau masyarakat menyebut daerah tersebut Patokan terisolir dan belum pernah disentuh pembangunan oleh Pemkab Tebo Provinsi Jambi.

Patokan adalah pemukiman yang secara geografis terletak di Provinsi Jambi perbatasan tiga provinsi yaitu Jambi, Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Lokasi tersebut digadang – gadangkan oleh masyarakat setempat dengan julukan Sudut Segitiga Emas.

Saat awak media Diamond News bersama Rombongan LSM MAWAR Indonesia mengunjungi daerah tersebut (21/7/2020) salah satu tokoh masyarakat di pemukiman tersebut mengatakan, ” Kami warga yang mempati daerah Patokan ini memang pada umumnya bersal dari Sumatra Utara, tapi masih WNI dan sama – sama satu pulau yaitu Sumatra. Sudah 12 tahun sejak tahun 2008 menetap dilokasi ini hingga sekarang, sedikitpun tak pernah di perhatikan oleh pemerintah Jambi, Kabupaten Tebo. Kami juga punya hak pilih dan masih NKRI, seharusnya kami berhak mendapat perhatian baik pembangunan imfrastruktur maupun pendidikan” ungkapnya.

Lanjut pria tampan berbadan tegap tersebut, “melalui media ini kami berharap agar pemerintah Jambi mendengarkan harapan kami ini, kami ingin pemerintah Jambi dapat mengeluarkan KTP dan Kartu Keluarga kepada kami sebagai warga negara Indeonesia, kami tidak mungkin balik ke Sumatra Utara karena kami sudah tidak punya apa – apa lagi disana. Tahun ini sangat banyak anak – anak kami yang tifdak dapat masuk sekolah hanya karena kami tidak punya KTP dan KK”, jelasnya,

“Terkait dengan prasarana yang ada saat ini, semua kami bangun secara swadaya, seperti Mesjid, Gereja, Gedung Sekolah, jalan dan lain – lain. Namun anak – anak sudah mulai berkembang dan penduduk juga semakin bertambah, semoga pemerintah dapat membantu permasalahan yang kami rasakan ini”, pungkasnya.

Ketua LSM MAWAR Indonesia di lokasi mengatakan bahwa pemerintah harus turun meninjau kebawah, pembangunan harus merata kesemua desa. Apalagi tentang Identitas kependudukan, mereka masyarakat Indonesia yang juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Maka tidak ada alasan bagi mereka tidak bisa mendapatkan Identitas diri yaitu KTP dan KK. (Srg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *