Oknum BP Batam Gelapkan Uang Pemasangan Air ATB Dan KSB Warga Patam Indah Lestari Tiban, Sekupang

DNews, Batam – Oknum BP Batam yang tersandung kasus OTT Polda Kepri pemalsuan UWTO ternya juga telah melakukan pengelapan uang masyarakat untuk pemasangan air ATB di Patam Indah Lestari Tiban, belakang SMPN 57 Batam. Oknum BP Batam Inisial “AL” tersebut sudah berjanji kepada masyarakat dalam rapat pada 11 Juni 2020 akan mengembalikan uang yang telah dikutipnya sebesar 38 juta rupiah. Namun hinga saat ini, bahkan muncul berita penangkapan AlL atas pemalsuan UWTO, uang yang diambil dari warga belum dikembalikan.

“Saya akan balikan uang 38 jt rupiah untuk pemasangan ATB yang telah dikutip”, tutur AL dalam rapat yang disaksikan oleh warga yang hadir. Hal ini disampaikan oleh Adrian yang dipercayakan warga dalam kepengurusan pemasangan ATB tersebut. Adrian menjelaskan kepada media DNews bahwa perjanjian tersebut juga tertulis yang ditanda tangani oleh AL bermatrai.

 “Sebagai perwakilan masyarakat yang ditunjuk, uang dari masyarakat saya kumpulkan dan saya yang menyerahkan kepada AL, setelah berjalan beberapa bulan tidak ada hasil yang dikerjakan oleh AL, maka kami mengundang AL untuk rapat bersama warga minta untuk dikembalikan uang yang telah diambilnya, sehinga dalam perjanjian AL akan mengembalikan pada tanggal 2 Juli 2020, tapi hingga saat ini belum juga dikembalikan”, ungkap Adrian.

Adrian mengatakan, “AL bukan saja mengelapkan uang pemasangan ATB warga Patan Indah Lestari, tapi selaku pegawai BP Batam AL juga berjanji bisa mengeluarkan surat KSB dari BP Batam bagi warga Patan Indah Lestari. Dan dalam hal ini warga juga telah memberikan juga uang kepengurusan KSB tersebut kepada AL”.

Keterangan salah saorang warga yang biasa disapa Ginting mengatakan bahwa yang menjadi hak warga bisa terkoordinir dangan baik sehingga warga mendapatkan peneragan yang sah secara legalitas. “harapan kami kepada pemerintah atau BP Batam dapat memesang ATB secara legalitas yang sah. Dan untuk surat KSB dan pembayaran UWTO warga juga minta bisa dipertanggung jawabkan Oleh Oknum tersebut dan warga mendapatkan hak nya surat KSB tersebut”. (Agung/ HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *