Demo Mahasiswa dan Buruh Ricuh di DPRD Kota Batam

Diamondworld,co.id Batam – Ribuan pendemo Mahasiswa, Buruh dan Masyarakat didepan gedung DPDR kota Batam ricuh, beberapa pendemo dan aparat kepolisian cedera (8/10/2020).

Pendemo yang berasal dari Mahasiswa, Buruh dan Masyarakat menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, hal ini sama seperti yang dilakukan mahasiswa dan elemen buruh di berbagai daerah lainnya negara Republik Indonesia.

Aksi yang dilakukan tersebut berpusat didepan Kantor DPRD Batam. Pendemo terus berusaha mendobrak barisan kepolisian dengan penjagaan lengkap, dilengkapi mobil water canon.

Aksi saling dorong ini mengakibatkan beberapa mahasiswa terjatuh dan jadi bulan-bulanan petugas. Begitu juga halnya salah seorang personel kepolisian juga terjatuh dari atas motor setelah terdorong para pengunjuk rasa.

“Rekan-rekan, kita berdiskusi di sini. Kalian adalah orang akademisi. Ketua DPRD Batam sudah rendah hati datang ke area ini,” kata Kapolresta Barelang, AKBP Yos Guntur.

Namun para pengunjuk rasa tetap ingin mendekati atau masuk ke gedung DPRD Batam. Mereka terus berupaya menembus barisan personel aparat yang dari pagi bersiaga.

Selah seorang mahasiswa Haikal dengan orasinya, “Kenapa kalian takut kami ke sana. Kami sudah mengikuti permintaan kalian, memakai masker dan menjaga jarak,” teriaknya.

Haikal, salah seorang pengunjung rasa mempertanyakan maksud pihak kepolisian yang melarang ratusan mahasiswa mendekati area Kantor DPRD Batam. Selain itu, alasan pandemi Covid-19 yang selalu disampaikan pihak kepolisian untuk menahan ratusan mahasiswa membuat ia berang.

“Ini tidak sesuai dengan sikap para anggota DPR RI. Covid-covid terus, tapi undang-undang tetap disahkan dan diketok. Sehatusnya bahas penanganan covid,” kata Haikal.

Sejauh ini, ada perwakilan petugas dan mahasiswa yang tengah melakukan mediasi. Namun, orasi tetap terus disuarakan oleh para mahasiswa.

“Kita lihat hari ini, hak-hak buruh dikebiri. Kami resah melihat RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan. Kami melihat ini merupakan sebuah pemufakatan jahat karena disahkan saat pandemi seperti ini,” ucap orator dengan pengeras suara.

“Selama ini prosesnya tertutup, partisipasi publik tidak ada. Masyarakat dikesampingkan dalam mengambil keputusan. Kami dengan tegas menolak UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja,” katanya. (Agung)

Tinggalkan Balasan